PKS: Pembangunan Gedung Baru DPR Tak Pernah Dibahas Banggar
Rabu, 01 November 2017 - 11:42 WIB
PKS: Pembangunan Gedung Baru DPR Tak Pernah Dibahas Banggar
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak proyek pembangunan gedung baru DPR. PKS menilai rencana proyek tersebut tidak pernah dibahas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Ecky Awal Mucharam mengatakan, sejak awal bahkan para periode sebelumnya tidak setuju dengan pembangunan gedung baru DPR.
"Dalam pembahasan RAPBN 2018 di Badan Anggaran tidak pernah dibicarakan apalagi ada persetujuan pembangunan gedung baru DPR," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (1/11/2017).
Dia menambahkan, dalam setiap pembahasan RAPBN yang dibahas adalah asumsi makro, pokok pokok kebijakan fiskal, baik penerimaan, pembiayaan, defisit maupun belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Dia mengatakan, pembahasan dan persetujuan di Banggar bersifat makro, Begitu juga dengan pembahasan postur APBN 2018.
"Sedangkan program masing masing kementerian dan dan lembaga dibahas dan disetujui di masing masing komisi. Itupun tidak sampai ke satuan tiga apalagi per proyek/kegiatan," katanya.
Dia menegaskan pemerintah masih memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru. Sedangkan untuk sekolah, rumah sakit dan pasar dikecualikan.
"Jadi kita tidak pernah membahas apalagi memberikan persetujuan untuk alokasi Gedung DPR Baru. Dan mesti diingat ada 28 catatan PKS atas APBN Tahun 2018 yang kesemuanya menekankan agar APBN 2018 m benar-benar untuk kepentingan rakyat," ucapnya.
Ecky mengatakan, setiap anggaran yang bertentangan dengan tujuan kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 tentu harus ditolak PKS. “Jadi prioritas utamanya adalah kesejahteraan rakyat," tuturnya.
PKS juga mendesak pemerintah untuk menjaga kredibilitas APBN dengan menjaga akurasi, pencapaian serta realisasinya ke depan.
Menurut dia, PKS melihat kegagalan pencapaian target akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menekan masalah-masalah sosial, terutama terkait kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.
Untuk menjaga daya beli rakyat, dia menekankan perlunya kebijakan yang lebih tepat selain alokasi yang cukup untuk subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan perumahan, serta pelayanan publik lainnya.
“Kebijakan-kebijakan tesebut perlu diikuti penguatan basis data dan perbaikan mekanisme agar semakin tepat sasaran dengan biaya pelaksanaan kebijakan yang semakin efisien. Agar anggaran sosial sampai dan tepat untuk rakyat yang membutuhkan," tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Ecky Awal Mucharam mengatakan, sejak awal bahkan para periode sebelumnya tidak setuju dengan pembangunan gedung baru DPR.
"Dalam pembahasan RAPBN 2018 di Badan Anggaran tidak pernah dibicarakan apalagi ada persetujuan pembangunan gedung baru DPR," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (1/11/2017).
Dia menambahkan, dalam setiap pembahasan RAPBN yang dibahas adalah asumsi makro, pokok pokok kebijakan fiskal, baik penerimaan, pembiayaan, defisit maupun belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Dia mengatakan, pembahasan dan persetujuan di Banggar bersifat makro, Begitu juga dengan pembahasan postur APBN 2018.
"Sedangkan program masing masing kementerian dan dan lembaga dibahas dan disetujui di masing masing komisi. Itupun tidak sampai ke satuan tiga apalagi per proyek/kegiatan," katanya.
Dia menegaskan pemerintah masih memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru. Sedangkan untuk sekolah, rumah sakit dan pasar dikecualikan.
"Jadi kita tidak pernah membahas apalagi memberikan persetujuan untuk alokasi Gedung DPR Baru. Dan mesti diingat ada 28 catatan PKS atas APBN Tahun 2018 yang kesemuanya menekankan agar APBN 2018 m benar-benar untuk kepentingan rakyat," ucapnya.
Ecky mengatakan, setiap anggaran yang bertentangan dengan tujuan kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 tentu harus ditolak PKS. “Jadi prioritas utamanya adalah kesejahteraan rakyat," tuturnya.
PKS juga mendesak pemerintah untuk menjaga kredibilitas APBN dengan menjaga akurasi, pencapaian serta realisasinya ke depan.
Menurut dia, PKS melihat kegagalan pencapaian target akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menekan masalah-masalah sosial, terutama terkait kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.
Untuk menjaga daya beli rakyat, dia menekankan perlunya kebijakan yang lebih tepat selain alokasi yang cukup untuk subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan perumahan, serta pelayanan publik lainnya.
“Kebijakan-kebijakan tesebut perlu diikuti penguatan basis data dan perbaikan mekanisme agar semakin tepat sasaran dengan biaya pelaksanaan kebijakan yang semakin efisien. Agar anggaran sosial sampai dan tepat untuk rakyat yang membutuhkan," tuturnya.
(dam)
