Peringati Sumpah Pemuda, Politisi PDIP Ajak Anak Muda Buat Sejarah Positif

BOGOR - Politisi PDIP yang juga Ketua Umum Taruna Marah Putih (TMP) Marurar Sirait meminta seluruh elemen bangsa tak terkecuali anak muda menghormati jasa para pahlawan dan sejarah bangsa. Dia mengajak anak muda membuat sejarah positif agar menjadi kebanggaan keluarga, lingkungan, sekolah, dan bangsa.

"Penting menghormati sejarah tetapi lebih penting membuat sejarah bagi diri adek-adek semua. Buatlah sejarah positif buat dirimu, lingkunganmu dan bagi keluarga," pesan Maruarar di hadapan sekitar dua puluh ribu warga Bogor dalam kirab kebangsaan di GOR Padjajaran Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/10/2017).

Acara kirab dimulai dari Balai Kota Bogor dan berakhir di GOR Padjajaran. Berbagai elemen masyarakat mulai dari perwakilan ormas pemuda, mahasiswa, komunitas kreatif anak muda, tokoh adat dan masyarakat pawai melintasi Jalan Juanda dan Sudirman.

Berbagai atraksi parade budaya ditampilkan dalam kegiatan itu. Atraksi itu dari berbagai daerah di Indonesia, paduan suara dari Institut Pertanian Bogor (IPB), parade marching band, seni tari, seni budaya, bela diri serta pameran UKM dan kuliner dari berbagai daerah.

Tampak hadir membuka kirab kebangsaan itu Ketua Umum Taruna Merah Putih Maruarar Sirait. Selain itu ada Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua DPP bidang Organisasi TMP Dadang Danubrata, Sekjen TMP Tri Hapsari dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda Kota Bogor.

Maruarar Sirait, acara ini sekaligus untuk memicu kreativitas di kalangan anak-anak muda. Kegiatan ini juga untuk memperkenalkan budaya bangsa kepada anak-anak muda.

"Kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan nasiolisme dan pemahaman Pancasila sebagai ideologi NKRI. Kita ingin semua menjaga pluralisme dan kebhinekaan agar bangsa tetap utuh," kata Maruarar.

Dalam acara itu, Maruarar Sirait memaparkan empat program yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi untuk pemerataan. Pertama, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), pembagian sertifikat tanah gratis oleh presiden Jokowi, dan anggaran dana desa.

"Itu yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Betul ada kesenjangan tetapi Jokowi melakukan kebijakan yang memihak kepada rakyat desa," tambahnya.