Diketok, Anggaran Pembangunan Gedung Baru DPR Rp600 Miliar

JAKARTA - Rencana DPR untuk memiliki gedung baru akhirnya bisa terwujud mulai tahun depan. Anggaran proyek pembangunan gedung ini resmi disahkan melalui rapat paripurna DPR kemarin dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Pada tahap pertama, jumlah anggaran yang disetujui sebesar Rp600 miliar dari total Rp5,7 triliun yang sebelumnya diajukan DPR. Hanya, belum ada penjelasan detail mengenai peruntukan dana tersebut.

Sebagaimana diketahui, pembangunan gedung baru DPR jadi bagian dari proyek Penataan Kawasan Parlemen. Selain gedung, DPR juga akan membangun alun-alun demokrasi. "Iya, kalau enggak salah itu (alokasinya) sekitar Rp500-600 miliar," ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid, Rabu (25/10/2017).

Dia membenarkan jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut, tetapi tidak mengetahui detail peruntukannya. Banggar menurut dia hanya membahas besaran anggaran yang diusulkan secara keseluruhan. Anggaran tersebut atas usulan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

"Sebab RAPBN itu dibuat oleh pemerintah, tugas DPR hanya membahas dan memberikan persetujuan," ujarnya.

Dia menuturkan, pembangunan gedung DPR nanti akan diawasi agar transparan dan akuntabel. Dia mengakui program tersebut atas persetujuan semua fraksi di DPR karena sudah melalui paripurna. Proyek tersebut juga tidak dianggarkan tahun jamak atau multiyears sehingga jika nanti alokasi anggaran di 2018 tidak mencukupi, kemungkinannya baru akan diajukan lagi tahun berikutnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menjelaskan bahwa pembangunan gedung baru DPR akan menelan biaya Rp320,44 miliar. Jika ditotal dengan pembangunan alun-alun demokrasi yang anggarannya Rp280 miliar, program penataan kawasan parlemen ini akan membutuhkan anggaran Rp600 miliar.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, sebelum anggaran tersebut disetujui pemerintah, rencana penataan kawasan parlemen ini sudah disampaikan secara langsung beberapa kali saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Adapun perencanaan, pembahasan, dan pembangunan DPR diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Setjen DPR. Dia menyebut proyek tersebut memang sudah menjadi kebutuhan DPR akibat gedung DPR yang sekarang sudah sesak.

"Kasihan gedung lama yang kondisi fisiknya perlu perawatan. Kami berikan apresiasi kalau pemerintah sudah memahami apa yang menjadi kebutuhan teman-teman DPR," tandasnya. Dia berharap tidak ada politisasi, apalagi gedung DPR itu nanti akan menjadi aset negara melalui Sekretariat Negara.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus melihat, mulusnya rencana DPR untuk mendapatkan persetujuan pemerintah membangun gedung baru tidak terlepas dari semakin harmonisnya hubungan kedua lembaga. Kemesraan tersebut nyaris menghilangkan peran check and balances antara satu dan yang lainnya.

"DPR dengan mudah menjadi stempel bagi program pemerintah, dan pemerintah pun menikmati setiap dukungan DPR tersebut. Dukungan anggaran untuk gedung baru saya kira lahir dalam suasana penuh harmoni tersebut," kata Lucius saat dihubungi Rabu (25/10/2017) malam.

Terlebih menjelang tahun politik, menurut Lucius, konsolidasi antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah tentu sangat dibutuhkan pemerintah, khususnya presiden yang berkeinginan menjabat selama dua periode. Namun, Lucius mengendus gelagat aneh ketika pemerintah yang nyatanya membutuhkan anggaran besar untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur, tapi dengan mudahnya menyetujui anggaran pembangunan gedung sebesar Rp600 miliar.

Padahal, kata dia, pembangunan yang bisa langsung dirasakan rakyat lebih mendesak ketimbang menyediakan fasilitas bagi DPR yang sejauh ini kinerjanya sering disorot. "Tentu saja sikap pemerintah seperti ini hanya bisa dijelaskan dengan menyebutkan kepentingan politik sebagai dasarnya," tukasnya.

Lucius meminta publik untuk tetap mengawasi proses lanjutan pembangunan gedung DPR ini, khususnya untuk mengantisipasi kemungkinan penyelewengan anggaran pembangunannya. "Bila perlu, KPK harus turun tangan untuk memastikan tak ada penyelewengan dalam proyek tersebut," tandasnya.