Publik Diminta Awasi Soal Pembangunan Gedung Baru DPR
Kamis, 26 Oktober 2017 - 02:00 WIB
Publik Diminta Awasi Soal Pembangunan Gedung Baru DPR
A
A
A
JAKARTA - Mulusnya rencana DPR untuk mendapatkan persetujuan pemerintah terkait pembangunan gedung baru, tidak terlepas dari hubungan antara DPR dan Pemerintah yang semakin harmonis.
Pernyataan ini dikatakan oleh Research Manager Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Menurutnya, kemesraan kedua lembaga ini nyaris menghilangkan peran check and balances satu dengan yang lainnya.
"DPR dengan mudah menjadi 'stempel' bagi program pemerintah, dan pemerintah pun menikmati setiap dukungan DPR tersebut. Dukungan anggaran untuk gedung baru saya kira lahir dalam suasana penuh harmoni," kata Lucius, Rabu (25/10/2017) malam.
Terlebih jelang tahun politik, menurut Lucius, konsolidasi antara fraksi di DPR dan pemerintah tentu sangat dibutuhkan pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berniat menjabat dua periode.
Karena diakui Lucius, dukungan dari DPR bisa menjadi sinyal kuat dukungan dari partai politik (parpol) yang akan dibutuhkan Presiden untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 nanti.
Namun demikian, Lucius mengendus gelagat aneh ketika pemerintah yang nyatanya membutuhkan anggaran besar untuk membiayai program pembangunan infrastruktur tapi dengan mudahnya menyetujui anggaran pembangunan gedung sebesar Rp600 miliar.
Padahal, urgensi pembangunan yang bisa langsung dirasakan rakyat itu lebih mendesak ketimbang menyediakan fasilitas bagi DPR yang sejauh ini gagal membuktikan kinerja mereka melalui fungsi-fungsi utamanya.
"Tentu saja sikap pemerintah seperti ini hanya bisa dijelaskan dengan menyebutkan kepentingan politik sebagai dasarnya," tukasnya.
Karena dipastikan berjalan, Lucius meminta kepada publik untuk tetap mengawasi proses lanjutan pembangunan ini. Khususnya untuk mengantisipasi kemungkinan penyelwengan anggaran pembangunan ini oleh segelintir elite baik di DPR maupun pemerintah.
"Bila perlu KPK harus turun tangan untuk memastikan tak adanya penyelewengan dalam proyek tersebut," pungkasnya.
Pernyataan ini dikatakan oleh Research Manager Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Menurutnya, kemesraan kedua lembaga ini nyaris menghilangkan peran check and balances satu dengan yang lainnya.
"DPR dengan mudah menjadi 'stempel' bagi program pemerintah, dan pemerintah pun menikmati setiap dukungan DPR tersebut. Dukungan anggaran untuk gedung baru saya kira lahir dalam suasana penuh harmoni," kata Lucius, Rabu (25/10/2017) malam.
Terlebih jelang tahun politik, menurut Lucius, konsolidasi antara fraksi di DPR dan pemerintah tentu sangat dibutuhkan pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berniat menjabat dua periode.
Karena diakui Lucius, dukungan dari DPR bisa menjadi sinyal kuat dukungan dari partai politik (parpol) yang akan dibutuhkan Presiden untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 nanti.
Namun demikian, Lucius mengendus gelagat aneh ketika pemerintah yang nyatanya membutuhkan anggaran besar untuk membiayai program pembangunan infrastruktur tapi dengan mudahnya menyetujui anggaran pembangunan gedung sebesar Rp600 miliar.
Padahal, urgensi pembangunan yang bisa langsung dirasakan rakyat itu lebih mendesak ketimbang menyediakan fasilitas bagi DPR yang sejauh ini gagal membuktikan kinerja mereka melalui fungsi-fungsi utamanya.
"Tentu saja sikap pemerintah seperti ini hanya bisa dijelaskan dengan menyebutkan kepentingan politik sebagai dasarnya," tukasnya.
Karena dipastikan berjalan, Lucius meminta kepada publik untuk tetap mengawasi proses lanjutan pembangunan ini. Khususnya untuk mengantisipasi kemungkinan penyelwengan anggaran pembangunan ini oleh segelintir elite baik di DPR maupun pemerintah.
"Bila perlu KPK harus turun tangan untuk memastikan tak adanya penyelewengan dalam proyek tersebut," pungkasnya.
(maf)
