Presiden Jokowi Ceramahi Kepala Daerah se-Indonesia di Istana
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia di Istana Negara. Jokowi 'kuliahi' para kepala daerah mengenai program-program kedaerahan, salah satunya berkaitan dengan penggunaan anggaran.
"Politik anggaran penting tapi pengelolaan APBD jangan langi menggunakan pola lama," kata Jokowi dalam sambutannya, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Jokowi mengatakan, dirinya mengamati kebijakan anggaran yang dilakukan para kepala daerah hampir semuanya mirip, masih menggunakan pola lama. Ia menuturkan, APBD yang tersedia dibagikan secara merata kepada para dinas. Sementara, program prioritas yang berhubungan dengan kepentingan rakyat tidak diperhatikan secara penuh.
Sehingga, kata Jokowi, anggaran-anggaran tersebut yang 'mengedrive' adalah kepala-kepala dinas. Idealnya, kata dia, gubernur, bupati dan wali kota harus berani menentukan penggunaan anggaran yang dianggap memiliki dampak signifikan bagi sektor produktif.
"Saya ingin infrasktruktur saya Dua tahun rampung saya minta 60% anggaran di sini, ini barangnya akan kelihatan kalau bapak/ibu berani menentukan seperti itu," jelasnya.
Jokowi berharap, kepala daerah berani mengambil langkah tegas dalam memberikan anggaran. Misalnya, kepala daerah mengucurkan anggaran untuk membuat pasar, maka dipastikan agar pasar tersebut bisa rampung dengan cepat.
Ia mengaku khawatir jika anggaran itu dicicil atau malah diparkir ke bank-bank, akan tidak berdampak apa-apa terhadap kebutuhan rakyat.
"Tugas pemimpinnya gimana DPRD setuju sesuai dengan gubernur dan wali kota. Sering-sering komisi ini rebutan sekian miliar, sekian miliar, itu tugas saudara-saudara mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan artinya bapak itu tidak kuat, tidak strong," tutur dia
"Bisalah, saya yakin bisa asal niat kita baik, itu juga yang kita lakukan APBN kita BUMN kita fokus ke infrastruktur. Saya ngecek gampang kontrol mudah manajemen gampang tidak semua dikerjakan, ngecek Sabang sampai Merauke gimana, Mianggas sampai Pulau Rote seperti apa? Ini saya ingatkan APBD jadi fokus pada yang diinginkan," tambahnya.
"Politik anggaran penting tapi pengelolaan APBD jangan langi menggunakan pola lama," kata Jokowi dalam sambutannya, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Jokowi mengatakan, dirinya mengamati kebijakan anggaran yang dilakukan para kepala daerah hampir semuanya mirip, masih menggunakan pola lama. Ia menuturkan, APBD yang tersedia dibagikan secara merata kepada para dinas. Sementara, program prioritas yang berhubungan dengan kepentingan rakyat tidak diperhatikan secara penuh.
Sehingga, kata Jokowi, anggaran-anggaran tersebut yang 'mengedrive' adalah kepala-kepala dinas. Idealnya, kata dia, gubernur, bupati dan wali kota harus berani menentukan penggunaan anggaran yang dianggap memiliki dampak signifikan bagi sektor produktif.
"Saya ingin infrasktruktur saya Dua tahun rampung saya minta 60% anggaran di sini, ini barangnya akan kelihatan kalau bapak/ibu berani menentukan seperti itu," jelasnya.
Jokowi berharap, kepala daerah berani mengambil langkah tegas dalam memberikan anggaran. Misalnya, kepala daerah mengucurkan anggaran untuk membuat pasar, maka dipastikan agar pasar tersebut bisa rampung dengan cepat.
Ia mengaku khawatir jika anggaran itu dicicil atau malah diparkir ke bank-bank, akan tidak berdampak apa-apa terhadap kebutuhan rakyat.
"Tugas pemimpinnya gimana DPRD setuju sesuai dengan gubernur dan wali kota. Sering-sering komisi ini rebutan sekian miliar, sekian miliar, itu tugas saudara-saudara mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan artinya bapak itu tidak kuat, tidak strong," tutur dia
"Bisalah, saya yakin bisa asal niat kita baik, itu juga yang kita lakukan APBN kita BUMN kita fokus ke infrastruktur. Saya ngecek gampang kontrol mudah manajemen gampang tidak semua dikerjakan, ngecek Sabang sampai Merauke gimana, Mianggas sampai Pulau Rote seperti apa? Ini saya ingatkan APBD jadi fokus pada yang diinginkan," tambahnya.
(kri)