Pimpinan DPR: Jangan Sampai Densus Tipikor Mubazir
Rabu, 18 Oktober 2017 - 15:02 WIB
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Densus Tipikor Mubazir
A
A
A
JAKARTA - Sikap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang menolak pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri ditanggapi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Menurut Taufik Kurniawan, maksud JK adalah jangan sampai Densus Tipikor tidak efektif nantinya atau mubazir.
"Apa yang dikatakan Pak Wapres pun saya yakin konteksnya dalam kaitan untuk mengarah jangan sampai tidak efektif atau mubazir," kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Dia menambahkan, pernyataan JK itu mengingatkan tentang efektivitas pembentukan suatu badan. Dirinya pun menilai pernyataan JK itu sikap pribadi, bukan mewakili pemerintah.
"Sungguh pun misalnya ada pendapat dari Pak JK mungkin sifatnya kita ambil yang positif saja, dalam artian mungkin maksudnya adalah mengarah ke efektivitas, jangan sampai terlalu membentuk semacam tim-tim khusus yang lainnya, toh masih ada unsur kejaksaan dan Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum," tambahnya.
Maka itu, dia mengimbau semua pihak tidak terlalu cepat melakukan penilaian terhadap sikap JK tersebut. "Jadi menurut saya ini masih berproses, kita tak boleh menjudgment mana yang benar, mana yang salah, karena keputusannya ini masih berproses," tuturnya.
"Apa yang dikatakan Pak Wapres pun saya yakin konteksnya dalam kaitan untuk mengarah jangan sampai tidak efektif atau mubazir," kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Dia menambahkan, pernyataan JK itu mengingatkan tentang efektivitas pembentukan suatu badan. Dirinya pun menilai pernyataan JK itu sikap pribadi, bukan mewakili pemerintah.
"Sungguh pun misalnya ada pendapat dari Pak JK mungkin sifatnya kita ambil yang positif saja, dalam artian mungkin maksudnya adalah mengarah ke efektivitas, jangan sampai terlalu membentuk semacam tim-tim khusus yang lainnya, toh masih ada unsur kejaksaan dan Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum," tambahnya.
Maka itu, dia mengimbau semua pihak tidak terlalu cepat melakukan penilaian terhadap sikap JK tersebut. "Jadi menurut saya ini masih berproses, kita tak boleh menjudgment mana yang benar, mana yang salah, karena keputusannya ini masih berproses," tuturnya.
(pur)
