Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Batalkan Densus Tipikor Polri
Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Batalkan Densus Tipikor Polri
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku mengapresiasi dan menghormati niat Polri dalam mengakselerasi pemberantasan korupsi dengan membentuk Densus Tipikor Polri.
Kendati begitu, Dahnil mengaku ragu, satuan khusus itu bisa menangani korupsi yang diduga melibatkan pejabat negara maupun anggota Polri. Menurutnya, alih-alih ingin melakukan akselerasi, namun pembentukan Densus tersebut justeru dikhawatirkan akan memperlemah peran KPK.
"Oleh sebab itu, perlu agaknya, Presiden memerintahkan Kepolisian untuk membatalkan pembentukan Densus Tipikor oleh Kapolri ini," ujar Dahnil dalam siaran persnya kepada Sindonews, Rabu (18/10/2017).
Dahnil menyarankan agar intitusi yang dipimpin Jenderal Tito Karnavian itu fokus dengan tim atau satuan Tipikor yang sudah ada dengan cara menarik anggota Polri yang berada di KPK. Sehingga bisa lebih efektif dan akseleratif menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi.
Dia menilai, dengan menarik anggota kepolisian dari KPK maka, negara memperoleh dua keuntungan sekaligus. Pertama, kualitas satuan Tipikor kepolisian akan semakin kuat dan efektif karena diperkuat oleh anggota kepolisian yang sudah berpengalaman di KPK.
"Kedua, KPK akan bisa lebih kuat, karena tidak terjadi loyalitas ganda yang seringkali mengganggu kinerja KPK selama ini menangani kasus-kasus korupsi besar," pungkasnya.
Kendati begitu, Dahnil mengaku ragu, satuan khusus itu bisa menangani korupsi yang diduga melibatkan pejabat negara maupun anggota Polri. Menurutnya, alih-alih ingin melakukan akselerasi, namun pembentukan Densus tersebut justeru dikhawatirkan akan memperlemah peran KPK.
"Oleh sebab itu, perlu agaknya, Presiden memerintahkan Kepolisian untuk membatalkan pembentukan Densus Tipikor oleh Kapolri ini," ujar Dahnil dalam siaran persnya kepada Sindonews, Rabu (18/10/2017).
Dahnil menyarankan agar intitusi yang dipimpin Jenderal Tito Karnavian itu fokus dengan tim atau satuan Tipikor yang sudah ada dengan cara menarik anggota Polri yang berada di KPK. Sehingga bisa lebih efektif dan akseleratif menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi.
Dia menilai, dengan menarik anggota kepolisian dari KPK maka, negara memperoleh dua keuntungan sekaligus. Pertama, kualitas satuan Tipikor kepolisian akan semakin kuat dan efektif karena diperkuat oleh anggota kepolisian yang sudah berpengalaman di KPK.
"Kedua, KPK akan bisa lebih kuat, karena tidak terjadi loyalitas ganda yang seringkali mengganggu kinerja KPK selama ini menangani kasus-kasus korupsi besar," pungkasnya.
(pur)
Explore More