Bawaslu Ditantang Cegah Penyebaran Isu SARA di Pemilu 2019
Sabtu, 14 Oktober 2017 - 12:58 WIB
Bawaslu Ditantang Cegah Penyebaran Isu SARA di Pemilu 2019
A
A
A
BOGOR - Pelaksanaan tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang beriringan disebut Anggota Komisi II DPR TB Ace Hasan Syadzily berpotensi memunculkan pertarungan politik yang sengit antar peserta. Pertarungan di media sosial (Medsos) tetap akan menjadi yang paling sengit, baik pertarungan positif (visi dan misi peserta) maupun negatif (SARA, black campaign).
“Bagaimana suasana medsos pasti akan sangat luar biasa mewarnai. Tapi 2019 isu SARA masih akan dimainkan dan Bawaslu harus menjaga bangsa ini jangan hanya karena pileg dan pilpres memecah belah,” ujar Ace saat menjadi pembicara diskusi “Kewenangan Bawaslu dan Tantangan Pemilu Serentak” di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/10/2017).
Menurut politisi Partai Golkar itu, penting bagi Bawaslu untuk bisa mencegah politik SARA sejak awal. Dia menantang ada mekanisme pencegahan dari lembaga pengawas agar isu SARA tidak berkembang luas di masyarakat.
“Saya berharap Bawaslu punya teknologi untuk bisa mendeteksi siapa yang pertama kali membuat meme SARA, jadi pada saat niatnya saja sudah bisa dihajar,” kata Ace.
Ace pun menginginkan agar pada model kampanye peserta bisa diatur sedemikian rupa agar dapat mencegah terjadinya penyebaran isu yang bisa merugikan bangsa, termasuk SARA. DPR menurut dia telah membahas hal ini agar isu SARA bisa diatur pelarangannya masuk dalam konten kampanye.
“Dalam rapat saya menegaskan bahwa isu SARA harus masuk dalam konten kampanye yang dilarang,” pungkasnya.
“Bagaimana suasana medsos pasti akan sangat luar biasa mewarnai. Tapi 2019 isu SARA masih akan dimainkan dan Bawaslu harus menjaga bangsa ini jangan hanya karena pileg dan pilpres memecah belah,” ujar Ace saat menjadi pembicara diskusi “Kewenangan Bawaslu dan Tantangan Pemilu Serentak” di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/10/2017).
Menurut politisi Partai Golkar itu, penting bagi Bawaslu untuk bisa mencegah politik SARA sejak awal. Dia menantang ada mekanisme pencegahan dari lembaga pengawas agar isu SARA tidak berkembang luas di masyarakat.
“Saya berharap Bawaslu punya teknologi untuk bisa mendeteksi siapa yang pertama kali membuat meme SARA, jadi pada saat niatnya saja sudah bisa dihajar,” kata Ace.
Ace pun menginginkan agar pada model kampanye peserta bisa diatur sedemikian rupa agar dapat mencegah terjadinya penyebaran isu yang bisa merugikan bangsa, termasuk SARA. DPR menurut dia telah membahas hal ini agar isu SARA bisa diatur pelarangannya masuk dalam konten kampanye.
“Dalam rapat saya menegaskan bahwa isu SARA harus masuk dalam konten kampanye yang dilarang,” pungkasnya.
(kri)
