Fahri Hamzah Nilai Wajar Dana Rp2,6 Triliun untuk Densus Tipikor
Jum'at, 13 Oktober 2017 - 15:21 WIB
Fahri Hamzah Nilai Wajar Dana Rp2,6 Triliun untuk Densus Tipikor
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, anggaran Rp2,6 triliun yang dibutuhkan Polri untuk membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih wajar. Dia pun menilai, DPR perlu memudahkan penganggaran Densus Tipikor tersebut.
"Karena itu bagian anggaran Polri dan anggaran Polri semakin besar kita berikan. Wajar saja," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2017).
Lagipula menurut Fahri, jumlah pegawai Densus Tipikor nantinya diyakini lebih banyak daripada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau KPK membiayai 1000 pegawai, kalau Polri 400 ribuan pegawainya. 400 Ribu dengan 1.000 itu jauh banget bedanya," paparnya.
Selain itu, jumlah kantor Densus Tipikor pun jauh lebih banyak ketimbang Kantor KPK. "Jadi kalau KPK itu Rp1 triliun dan cuma satu kantor, polisi ini ada di 6.000 tingkat kecamatan," ucap Fahri.
"Ya kan, jadi wajar sekali karena 400 ribu pegawai ini dan itu akan menjadi konsep dari Densus sampai tingkat kecamatan, baru lah pemberantasan korupsi bisa diterapkan di seluruh Indonesia," imbuhnya.
Fahri Hamzah pun kembali mengkritik kinerja KPK selama ini. "Kalau sekarang ini kan hanya hiburan-hiburan doang, tangkap sana, ayo konferensi pers," tuturnya.
"Karena itu bagian anggaran Polri dan anggaran Polri semakin besar kita berikan. Wajar saja," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2017).
Lagipula menurut Fahri, jumlah pegawai Densus Tipikor nantinya diyakini lebih banyak daripada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau KPK membiayai 1000 pegawai, kalau Polri 400 ribuan pegawainya. 400 Ribu dengan 1.000 itu jauh banget bedanya," paparnya.
Selain itu, jumlah kantor Densus Tipikor pun jauh lebih banyak ketimbang Kantor KPK. "Jadi kalau KPK itu Rp1 triliun dan cuma satu kantor, polisi ini ada di 6.000 tingkat kecamatan," ucap Fahri.
"Ya kan, jadi wajar sekali karena 400 ribu pegawai ini dan itu akan menjadi konsep dari Densus sampai tingkat kecamatan, baru lah pemberantasan korupsi bisa diterapkan di seluruh Indonesia," imbuhnya.
Fahri Hamzah pun kembali mengkritik kinerja KPK selama ini. "Kalau sekarang ini kan hanya hiburan-hiburan doang, tangkap sana, ayo konferensi pers," tuturnya.
(maf)
