Hanya BPK yang Berhak Tentukan Ada Tidaknya Kerugian Negara
Kamis, 12 Oktober 2017 - 15:48 WIB
Hanya BPK yang Berhak Tentukan Ada Tidaknya Kerugian Negara
A
A
A
JAKARTA - Audit internal TNI menemukan adanya kerugian negara sekitar Rp 220 dalam pembelian Helikopter Augusta Westland (AW) 101. Hasil audit yang menyebutkan adanya kerugian negara tersebut dinilai belum absah lantaran tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggota BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK adalah satu-satunya lembaga yang berhak memutuskan apakah ada kerugian negara atau tidak dalam suatu proyek pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
"Sesuai konstitusi yang menghitung kerugian negara hanya BPK, tidak ada siapapun," kata Agung di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Agung menyatakan, hingga kini pihaknya belum mengaudit pembelian Helikopter AW 101. Alasannya, belum ada proses transfer atau serah terima kepada TNI. "Kalau belum ada transfer, tidak ada kerugian negara. Kalau ada transfer baru kita hitung," ucap Agung.
Dalam kesempatan itu, Agung menjelaskan proses audit yang bisa dilakukan BPK terkait pembelian alutsista. BPK kata Agung, akan menghitung beberapa faktor di antaranya soal harga, kontrak pembelian, dan proses lelang.
"Kita mengaudit dari ada rekayasa pelelangan, kemahalan harga, hingga perbedaan kontrak," kata Agung.
Anggota BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK adalah satu-satunya lembaga yang berhak memutuskan apakah ada kerugian negara atau tidak dalam suatu proyek pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
"Sesuai konstitusi yang menghitung kerugian negara hanya BPK, tidak ada siapapun," kata Agung di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Agung menyatakan, hingga kini pihaknya belum mengaudit pembelian Helikopter AW 101. Alasannya, belum ada proses transfer atau serah terima kepada TNI. "Kalau belum ada transfer, tidak ada kerugian negara. Kalau ada transfer baru kita hitung," ucap Agung.
Dalam kesempatan itu, Agung menjelaskan proses audit yang bisa dilakukan BPK terkait pembelian alutsista. BPK kata Agung, akan menghitung beberapa faktor di antaranya soal harga, kontrak pembelian, dan proses lelang.
"Kita mengaudit dari ada rekayasa pelelangan, kemahalan harga, hingga perbedaan kontrak," kata Agung.
(maf)
