Tahun Depan Rp25 Triliun Digelontorkan untuk Amankan Pemilu
Rabu, 04 Oktober 2017 - 17:51 WIB
Tahun Depan Rp25 Triliun Digelontorkan untuk Amankan Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan untuk tahun depan akan ada kenaikan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp25,5 triliun. Kenaikan tersebut tertuang dalam pembahasan postur sementara RAPBN Tahun Anggaran 2018.
Postur sementara RAPBN 2018 menetapkan belanja negara menjadi Rp2.220,7 triliun dengan komposisi belanja K/L menjadi Rp839,6 triliun dari pagu sebesar Rp814,1 triliun.
"Penambahan ini akan dibahas di dalam panja belanja negara, ini untuk K/L yang melakukan fungsi dalam rangka untuk mengamankan siklus politik, pilkada, dan pemilihan umum, dan menunjang kegiatan yang besar," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Ani mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang ia paparkan atas penambahan anggaran tersebut. Tentutnya, anggaran tersebut juga akan ditujukan untuk Polri, TNI, kejaksaan, hingga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Pertimbangan yang pertama, bahwa selama ini anggarannya kemarin di APBN Polri itu sebetulnya menurun cukup besar dibanding tahun 2017 ini, memang waktu itu kita ajukan postur dan dari Pak Kapolri menyampaikan dana untuk operasionalnya dalam rangka mengamankan tahun pemilu itu malah justru terjadi penurunan, kalau dilihat postur di RAPBN tahun ini dibanding dengan nota keuangan memang terjadi penurunan jadi sebenarnya ini mengembalikan lagi ke level yang hampir sama," jelas dia.
Untuk TNI, kata Sri Mulyani, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu ajuan anggaran yang dibutuhkan, terutama untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selanjutnya untuk kejaksaan, membutuhkan dukungan beberapa gedung dan sistem informasi yang dirasakan perlu ditingkatkan, sementara untuk Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai bentuk penyesuaian perubahan geopolitik dan teknologi informasi.
Meski demikian, Sri Mulyani masih enggan menyebutkan secara rinci tambahan-tambahan per K/L yang akan didapat pada 2018. "Ini paketnya belum final ke pembahasan panja belanja. Presiden dan wapres minta supaya ruang itu tetap diprioritaskan untuk mendukung prioritas terutama menyelesaikan proyek-proyek nasional infrastruktur yang sangat penting jadi akan kita cek ke Menteri PU, nanti kita lihat di pagu anggarannya," tutup dia.
Postur sementara RAPBN 2018 menetapkan belanja negara menjadi Rp2.220,7 triliun dengan komposisi belanja K/L menjadi Rp839,6 triliun dari pagu sebesar Rp814,1 triliun.
"Penambahan ini akan dibahas di dalam panja belanja negara, ini untuk K/L yang melakukan fungsi dalam rangka untuk mengamankan siklus politik, pilkada, dan pemilihan umum, dan menunjang kegiatan yang besar," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Ani mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang ia paparkan atas penambahan anggaran tersebut. Tentutnya, anggaran tersebut juga akan ditujukan untuk Polri, TNI, kejaksaan, hingga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Pertimbangan yang pertama, bahwa selama ini anggarannya kemarin di APBN Polri itu sebetulnya menurun cukup besar dibanding tahun 2017 ini, memang waktu itu kita ajukan postur dan dari Pak Kapolri menyampaikan dana untuk operasionalnya dalam rangka mengamankan tahun pemilu itu malah justru terjadi penurunan, kalau dilihat postur di RAPBN tahun ini dibanding dengan nota keuangan memang terjadi penurunan jadi sebenarnya ini mengembalikan lagi ke level yang hampir sama," jelas dia.
Untuk TNI, kata Sri Mulyani, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu ajuan anggaran yang dibutuhkan, terutama untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selanjutnya untuk kejaksaan, membutuhkan dukungan beberapa gedung dan sistem informasi yang dirasakan perlu ditingkatkan, sementara untuk Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai bentuk penyesuaian perubahan geopolitik dan teknologi informasi.
Meski demikian, Sri Mulyani masih enggan menyebutkan secara rinci tambahan-tambahan per K/L yang akan didapat pada 2018. "Ini paketnya belum final ke pembahasan panja belanja. Presiden dan wapres minta supaya ruang itu tetap diprioritaskan untuk mendukung prioritas terutama menyelesaikan proyek-proyek nasional infrastruktur yang sangat penting jadi akan kita cek ke Menteri PU, nanti kita lihat di pagu anggarannya," tutup dia.
(kri)
