Menko Polhukam: Perintah Presiden Jokowi Jelas dan Logis
Selasa, 03 Oktober 2017 - 16:59 WIB
Menko Polhukam: Perintah Presiden Jokowi Jelas dan Logis
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto menilai intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri dan pembantunya sudah menjadi informasi yang bisa diketahui masyarakat. Menurutnya, arahan presiden sangat jelas bahwa menjelang Pilkada dan Pemilu 2019 tidak boleh membuat kegaduhan politik.
"Mengapa demikian? Karena dalam proses demokrasi masyarakat kan, kita inginkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemilik negeri ini," tutur Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Untuk itu, intruksi presiden dimaksudkan agar semua pihak menciptakan ketenangan. Biarlah urusan politik menjadi pilihan masyarakat sesuai pilihan mereka untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan berkompeten.
Menurut Wiranto, arahan presiden sangat jelas dan wajar yang meminta dirinya dan yang lainnya untuk menjaga dan memelihara politik nasional agar tetap kondusif. Ditambahkannya, arahan tersebut tepat disampaikan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional.
"(Perintah presiden) itu sangat logis apalagi beliau berada dalam konteks pengarahan kepada menteri," pungkasnya.
"Mengapa demikian? Karena dalam proses demokrasi masyarakat kan, kita inginkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemilik negeri ini," tutur Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Untuk itu, intruksi presiden dimaksudkan agar semua pihak menciptakan ketenangan. Biarlah urusan politik menjadi pilihan masyarakat sesuai pilihan mereka untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan berkompeten.
Menurut Wiranto, arahan presiden sangat jelas dan wajar yang meminta dirinya dan yang lainnya untuk menjaga dan memelihara politik nasional agar tetap kondusif. Ditambahkannya, arahan tersebut tepat disampaikan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional.
"(Perintah presiden) itu sangat logis apalagi beliau berada dalam konteks pengarahan kepada menteri," pungkasnya.
(kri)
