Reaksi Menhan Sikapi Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal
Selasa, 26 September 2017 - 14:19 WIB
Reaksi Menhan Sikapi Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat bicara soal pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai adanya instansi yang diduga impor 5.000 pucuk senjata ilegal dan mencatut nama Presiden.
Ryamizard meluruskan, jumlah senjata yang dipesan sebanyak 521 pucuk senjata dan 72.000 peluru yang dipesan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk kepentingan pendidikan intelijen.
"Sudah ada (izin pembelian-red), tinggal komunikasi saja," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Ryamizard menilai ada yang tidak mengetahui tentang pembelian 521 pucuk senjata tersebut. Alhasil, kata dia, hal tersebut menjadi polemik.
Menurut dia, penjelasannya juga sekaligus untuk meluruskan informasi kepada masyarakat dan bukan untuk memanas-manasi suasana.
Dia mengaku perlu berbicara mengenai hal ini kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai Menhan.
"Harus ngomong dong, saya Menhan. Menhan mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, yang digantung saya, bukan siapa-siapa. Nah ini saya melihat situasi tidak baik," tandasnya.
Menurut Ryamizard, sudah ada aturan dan undang-undang yang mengatur tentang jual beli senjata. Dengan demikian, kata dia, masalah pembelian senjata tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut dia, tidak ada masalah dalam pemesanan senjata oleh Badan Intelijen negara.
"Karena UU mengenai pembelian senjata atau menjual senjata atau apa pun alat pertahanan keamanan itu harus disetujui Menhan," tegasnya.
Ryamizard meluruskan, jumlah senjata yang dipesan sebanyak 521 pucuk senjata dan 72.000 peluru yang dipesan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk kepentingan pendidikan intelijen.
"Sudah ada (izin pembelian-red), tinggal komunikasi saja," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Ryamizard menilai ada yang tidak mengetahui tentang pembelian 521 pucuk senjata tersebut. Alhasil, kata dia, hal tersebut menjadi polemik.
Menurut dia, penjelasannya juga sekaligus untuk meluruskan informasi kepada masyarakat dan bukan untuk memanas-manasi suasana.
Dia mengaku perlu berbicara mengenai hal ini kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai Menhan.
"Harus ngomong dong, saya Menhan. Menhan mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, yang digantung saya, bukan siapa-siapa. Nah ini saya melihat situasi tidak baik," tandasnya.
Menurut Ryamizard, sudah ada aturan dan undang-undang yang mengatur tentang jual beli senjata. Dengan demikian, kata dia, masalah pembelian senjata tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut dia, tidak ada masalah dalam pemesanan senjata oleh Badan Intelijen negara.
"Karena UU mengenai pembelian senjata atau menjual senjata atau apa pun alat pertahanan keamanan itu harus disetujui Menhan," tegasnya.
(dam)
