Fraksi PAN Sesalkan Pernyataan Try Sutrisno tentang Amien Rais
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR menyesalkan pernyataan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengenai kiprah politik Amien Rais dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sebagai tokoh nasional, Fraksi PAN di MPR menilai Try Sutrisno tidak pantas menyampaikan hal itu di ruang publik. Apalagi pernyataan itu dinilai tidak jelas arah dan esensinya. "Sebagai mantan Wakil Presiden, semestinya Pak Try tahu persis apa yang terjadi pada kisaran 1998-1999," kata Sekretaris Fraksi PAN MPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Minggu (24/9/2017).
Dia menambahkan, reformasi itu adalah keharusan dan tuntutan semua orang. Termasuk salah satu amanat reformasi adalah melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. "Karena ini bagian dari amanat rakyat, tentu politisi dari berbagai pihak diharuskan untuk menjalankannya, termasuk pada waktu itu Fraksi TNI/Polri," ujarnya.
Namun demikian, menurut dia, perlu dipertegas dan diperjelas bahwa seluruh rumusan amendemen adalah kesepakatan seluruh fraksi.
Dia mengatakan, tidak ada satu orang, bahkan satu fraksi tertentu yang dominan dalam pembahasannya. Amien Rais yang waktu itu memiliki posisi sebagai Ketua MPR juga tidak bisa mendikte semua anggota MPR .
"Kalau ada yang menyalah-nyalahkan Amien Rais, berarti ada yang melupakan sejarah. Itu juga sama dengan menyalahkan rakyat yang memang menginginkan amendemen," katanya.
Namun demikian, kata dia, perlu diketahui bahwa di luar sana banyak sekali masyarakat yang menyambut gembira amendemen UUD 1945. Dengan amandemen itu, kata Saleh, ada banyak perubahan dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Termasuk menganulir kepemimpinan seorang presiden lebih dari dua periode.
"Dengan amendemen, sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih terbuka. Kesempatan untuk mengisi jabatan-jabatan politik terbuka lebar bagi semua pihak," tuturnya.
Dia yakin Amien Rais sangat terbuka untuk mendiskusikan persoalan ini kepada siapa saja. Apalagi kepada Try Soetrisno yang juga dianggap bagian penting dari sejarah reformasi itu.
Namun demikian, lanjut dia, diskusi seperti itu harus dilakukan secara baik-baik tanpa ada niat dan pretensi untuk saling menyalahkan. "Jangan dengan mudah menyebut pengkhianat bangsa. Sebab, orang lain juga tahu sejarah. Orang lain juga punya penilaian sendiri siapa yang berjasa dan siapa yang berkhianat," ungkapnya.
Sebelumnya Try Sutrisno mengungkapkan kekesalannya kepada Amien saat amandemen UUD 1945 di era reformasi. Try mengaku pernah mengingatkan Amien dengan menegaskan usulan melakukan amendemen UUD 1945 adalah sebuah langkah yang salah.
"Kemarin ada itu, saya tangkap itu, karena itu kita selalu ingatkan Amien Rais waktu amendemen empat kali dan sekarang Amien Rais mengaku salah," ujar Try di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 22 September 2017.
Meski sudah diingatkan, lanjut Try, Amien masih berupaya menenangkannya. Saat dirinya bertemu dengan Amien di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI di akhir tahun 1990-an, Amien menyampaikan kepadanya agar tak gusar dengan proses amendemen.
Namun kenyataannya, Try mengaku hanya menemukan lima kesepakatan dari enam kesepakatan yang sebelumnya dijanjikan Amien Rais akan disertakan dalam amendemen UUD 1945 tersebut.
"NKRI tidak diotak-atik, UUD tetap harus itu, sistem presidensial tetap akan diperkuat, check and balances dipertajam, penjelasan UUD yang objektif akan dijadikan materi dan terakhir ini dilakukan dengan cara adendum," tuturnya.
Kekecewaan Try bertambah karena hasil amendemen tidak dilakukan oleh MPR. Apalagi saat itu Amien merupakan Ketua MPR. "Tetapi setelah terjadi diketok dan empat kali diamandemen itu, kesepakatan semuanya tidak dijalankan oleh MPR sesuai catatan kita. Kalau kata orang Pak Ali Sadikin lebih keras bicara, pengkhianat bangsa ini Amien Rais," ujar Try.
Sebagai tokoh nasional, Fraksi PAN di MPR menilai Try Sutrisno tidak pantas menyampaikan hal itu di ruang publik. Apalagi pernyataan itu dinilai tidak jelas arah dan esensinya. "Sebagai mantan Wakil Presiden, semestinya Pak Try tahu persis apa yang terjadi pada kisaran 1998-1999," kata Sekretaris Fraksi PAN MPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Minggu (24/9/2017).
Dia menambahkan, reformasi itu adalah keharusan dan tuntutan semua orang. Termasuk salah satu amanat reformasi adalah melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. "Karena ini bagian dari amanat rakyat, tentu politisi dari berbagai pihak diharuskan untuk menjalankannya, termasuk pada waktu itu Fraksi TNI/Polri," ujarnya.
Namun demikian, menurut dia, perlu dipertegas dan diperjelas bahwa seluruh rumusan amendemen adalah kesepakatan seluruh fraksi.
Dia mengatakan, tidak ada satu orang, bahkan satu fraksi tertentu yang dominan dalam pembahasannya. Amien Rais yang waktu itu memiliki posisi sebagai Ketua MPR juga tidak bisa mendikte semua anggota MPR .
"Kalau ada yang menyalah-nyalahkan Amien Rais, berarti ada yang melupakan sejarah. Itu juga sama dengan menyalahkan rakyat yang memang menginginkan amendemen," katanya.
Namun demikian, kata dia, perlu diketahui bahwa di luar sana banyak sekali masyarakat yang menyambut gembira amendemen UUD 1945. Dengan amandemen itu, kata Saleh, ada banyak perubahan dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Termasuk menganulir kepemimpinan seorang presiden lebih dari dua periode.
"Dengan amendemen, sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih terbuka. Kesempatan untuk mengisi jabatan-jabatan politik terbuka lebar bagi semua pihak," tuturnya.
Dia yakin Amien Rais sangat terbuka untuk mendiskusikan persoalan ini kepada siapa saja. Apalagi kepada Try Soetrisno yang juga dianggap bagian penting dari sejarah reformasi itu.
Namun demikian, lanjut dia, diskusi seperti itu harus dilakukan secara baik-baik tanpa ada niat dan pretensi untuk saling menyalahkan. "Jangan dengan mudah menyebut pengkhianat bangsa. Sebab, orang lain juga tahu sejarah. Orang lain juga punya penilaian sendiri siapa yang berjasa dan siapa yang berkhianat," ungkapnya.
Sebelumnya Try Sutrisno mengungkapkan kekesalannya kepada Amien saat amandemen UUD 1945 di era reformasi. Try mengaku pernah mengingatkan Amien dengan menegaskan usulan melakukan amendemen UUD 1945 adalah sebuah langkah yang salah.
"Kemarin ada itu, saya tangkap itu, karena itu kita selalu ingatkan Amien Rais waktu amendemen empat kali dan sekarang Amien Rais mengaku salah," ujar Try di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 22 September 2017.
Meski sudah diingatkan, lanjut Try, Amien masih berupaya menenangkannya. Saat dirinya bertemu dengan Amien di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI di akhir tahun 1990-an, Amien menyampaikan kepadanya agar tak gusar dengan proses amendemen.
Namun kenyataannya, Try mengaku hanya menemukan lima kesepakatan dari enam kesepakatan yang sebelumnya dijanjikan Amien Rais akan disertakan dalam amendemen UUD 1945 tersebut.
"NKRI tidak diotak-atik, UUD tetap harus itu, sistem presidensial tetap akan diperkuat, check and balances dipertajam, penjelasan UUD yang objektif akan dijadikan materi dan terakhir ini dilakukan dengan cara adendum," tuturnya.
Kekecewaan Try bertambah karena hasil amendemen tidak dilakukan oleh MPR. Apalagi saat itu Amien merupakan Ketua MPR. "Tetapi setelah terjadi diketok dan empat kali diamandemen itu, kesepakatan semuanya tidak dijalankan oleh MPR sesuai catatan kita. Kalau kata orang Pak Ali Sadikin lebih keras bicara, pengkhianat bangsa ini Amien Rais," ujar Try.
(dam)