Fadli Zon Tak Setuju Anggaran Polri Berantas Korupsi Double
Jum'at, 22 September 2017 - 23:38 WIB
Fadli Zon Tak Setuju Anggaran Polri Berantas Korupsi Double
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak setuju jika anggaran pemberantasan korupsi di tubuh Polri mengalami double atau overlap. Maka itu, dia menyarankan agar Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri digabungkan ke Detasemen Khusus (Densus) Tipikor.
Hal demikian dikatakannya menanggapi langkah Polri mengajukan anggaran Rp975 miliar ke Komisi III DPR untuk pembentukan Densus Tipikor. Fadli Zon mengatakan, Komisi III DPR sedang mengkaji agar alokasi anggaran pemberantasan korupsi di tubuh Polri tersebut efisien.
"Ini kan proses ya, nanti di Komisi III tentu juga dibahas bagaimana supaya tidak overlap. Kami kan ada mekanisme anggaran, tidak boleh anggaran double atau overlap. Jadi menurut saya, semestinya ini tak terjadi. Harusnya tak boleh terjadi," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
Maka itu, menurut dia, Direktorat Tipikor Polri harus dilebur menjadi satu dengan Densus Tipikor. "Ketika ada kebutuhan mau dibentuk densus itu berarti unit tipikornya harus bisa menyatu ke situ. Bisa dari mekanisme kerjanya. Apakah ada yang di tataran praktis atau konseptual," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa Polri mempunyai tugas untuk memberantas korupsi. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut dia, dibentuk lantaran Kejaksaan dan Polri lemah dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau sekarang mau ikut lebih proaktif tentu bagus. Hanya jangan sampai nanti ada semacam perlombaan dalam pemberantasan korupsi sendiri yang bisa overlap satu sama lain dengan lembaga lain," imbuhnya.
Hal demikian dikatakannya menanggapi langkah Polri mengajukan anggaran Rp975 miliar ke Komisi III DPR untuk pembentukan Densus Tipikor. Fadli Zon mengatakan, Komisi III DPR sedang mengkaji agar alokasi anggaran pemberantasan korupsi di tubuh Polri tersebut efisien.
"Ini kan proses ya, nanti di Komisi III tentu juga dibahas bagaimana supaya tidak overlap. Kami kan ada mekanisme anggaran, tidak boleh anggaran double atau overlap. Jadi menurut saya, semestinya ini tak terjadi. Harusnya tak boleh terjadi," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
Maka itu, menurut dia, Direktorat Tipikor Polri harus dilebur menjadi satu dengan Densus Tipikor. "Ketika ada kebutuhan mau dibentuk densus itu berarti unit tipikornya harus bisa menyatu ke situ. Bisa dari mekanisme kerjanya. Apakah ada yang di tataran praktis atau konseptual," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa Polri mempunyai tugas untuk memberantas korupsi. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut dia, dibentuk lantaran Kejaksaan dan Polri lemah dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau sekarang mau ikut lebih proaktif tentu bagus. Hanya jangan sampai nanti ada semacam perlombaan dalam pemberantasan korupsi sendiri yang bisa overlap satu sama lain dengan lembaga lain," imbuhnya.
(pur)
