KPK Bertandang ke DPP Golkar Bicara Soal Integritas Parpol
Senin, 18 September 2017 - 13:44 WIB
KPK Bertandang ke DPP Golkar Bicara Soal Integritas Parpol
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan safari ke sejumlah partai politik (parpol) untuk membicarakan upaya penguatan integritas parpol. Hari ini, lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu akan bertandang ke Kantor DPP Partai Golkar.
Politikus Golkar Bambang Soesatyo menyambut baik safari KPK dalam rangka peningkatan integritas parpol. Bambang mengatakan, Golkar telah memiliki pakta integritas antikorupsi.
"Kita sudah menandatangani pakta integritas," kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin (18/9/2017).
Seperti informasi yang diperoleh dari pihak KPK, rencananya siang ini Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan yang akan datang ke Kantor DPP Partai Golkar.
Pertemuan antara KPK dan Golkar akan membahas sejumlah isu strategis di bidang pencegahan korupsi. Mulai dari penggunaan dana parpol hingga pencegahan politik uang.
"Dana parpol sudah dinaikkan Pemerintah. Politik uang tidak boleh dilakukan," ucap Bambang.
Sebelumnya, pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, klaim Golkar yang mengatakan status Novanto sebagai tersangka tak berpengaruh pada kerja dan elektabilitas Partai terbantah dengan hasil survei politik yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) baru-baru ini.
(Baca juga: Parpol Bersih dan Sehat Bakal Lahirkan Pemimpin Berintegritas)
Dalam survei tersebut, kata Emrus, Partai Golkar berada di urutan ketiga setelah PDIP dan Partai Gerindra. "Hasil survei CSIS itu bukan tanpa data. Hasil survei itu mematahkan pernyataan Sekjen Golkar," kata Emrus melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, kemarin.
Emrus mengatakan, elektabilitas partai bukan ditentukan oleh pernyataan seorang sekjen. Akan tetapi, isu korupsi bisa menggerus suara partai.
Dia mengingatkan Golkar agar belajar dari Partai Demokrat yang suaranya terjungkal bebas saat ketua umumnya saat itu, Anas Urbaningrum terjerat kasus korupsi.
"Meski posisi Anas digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan tetapi tidak dapat mendongkrak suara partai secara signifikan. Padahal SBY saat itu seorang Presiden, dengan segala kemampuannya seharusnya bisa meningkatkan elektabilitas partai, tapi ternyata tidak bisa berbuat banyak," ujar Emrus.
Politikus Golkar Bambang Soesatyo menyambut baik safari KPK dalam rangka peningkatan integritas parpol. Bambang mengatakan, Golkar telah memiliki pakta integritas antikorupsi.
"Kita sudah menandatangani pakta integritas," kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin (18/9/2017).
Seperti informasi yang diperoleh dari pihak KPK, rencananya siang ini Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan yang akan datang ke Kantor DPP Partai Golkar.
Pertemuan antara KPK dan Golkar akan membahas sejumlah isu strategis di bidang pencegahan korupsi. Mulai dari penggunaan dana parpol hingga pencegahan politik uang.
"Dana parpol sudah dinaikkan Pemerintah. Politik uang tidak boleh dilakukan," ucap Bambang.
Sebelumnya, pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, klaim Golkar yang mengatakan status Novanto sebagai tersangka tak berpengaruh pada kerja dan elektabilitas Partai terbantah dengan hasil survei politik yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) baru-baru ini.
(Baca juga: Parpol Bersih dan Sehat Bakal Lahirkan Pemimpin Berintegritas)
Dalam survei tersebut, kata Emrus, Partai Golkar berada di urutan ketiga setelah PDIP dan Partai Gerindra. "Hasil survei CSIS itu bukan tanpa data. Hasil survei itu mematahkan pernyataan Sekjen Golkar," kata Emrus melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, kemarin.
Emrus mengatakan, elektabilitas partai bukan ditentukan oleh pernyataan seorang sekjen. Akan tetapi, isu korupsi bisa menggerus suara partai.
Dia mengingatkan Golkar agar belajar dari Partai Demokrat yang suaranya terjungkal bebas saat ketua umumnya saat itu, Anas Urbaningrum terjerat kasus korupsi.
"Meski posisi Anas digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan tetapi tidak dapat mendongkrak suara partai secara signifikan. Padahal SBY saat itu seorang Presiden, dengan segala kemampuannya seharusnya bisa meningkatkan elektabilitas partai, tapi ternyata tidak bisa berbuat banyak," ujar Emrus.
(maf)
