Wantimpres: Film G30SPKI dan Seminar Sejarah 65 Dihentikan Dahulu
Senin, 18 September 2017 - 12:45 WIB
Wantimpres: Film G30SPKI dan Seminar Sejarah 65 Dihentikan Dahulu
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto menilai kegiatan pemutaran film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI) dan seminar Sejarah 1965 yang dilaksanakan di LBH Jakarta merupakan dua hal yang berbeda.
Menurutnya, film G30SPKI yang didukung TNI Angkatan Darat untuk diputar merupakan produksi pertama yang menuai kontroversi di masyarakat. Sementara, seminar merupakan kegiatan LSM yang menghadirkan korban 65.
"Sementara ini disejukkan dulu. You tanya saya, itu pendapat saya," kata Sidarto di Kantornya, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Sidarto menegaskan, saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah supersibuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
Menurutnya, Presiden Jokowi sedang sibuk memperbaiki pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, menangani kemiskinan sebagai hal yang prioritas dilakukan. Karenanya, pihaknya meminta agar dua kegiatan tersebut tidak dilakukan terlebih dahulu.
"Ini yang saya bilang, untuk menuju kekuatan ekonomi, perlu ada kestabilan politik. Perlu ada kesabaran konstitusional. Kalau ada begini, begitu, kan keresahan sosial," ujarnya.
Sidarto mengaku, pihaknya sangat berharap agar kedua pihak menghentikan dan mengendalikan kegiatannya tersebut. Sebab, dibutuhkan kestabilan politik untuk bersaing dengan pihak luar dalam hal memajukan perekonomian.
Dalam hal ini, pihaknya berharap semua elemen bangsa mempercayakan kepada pemerintah untuk bekerja. "Pemerintah akan berpikir soal itu. Kalau ini dibiarkan, ini tidak baik. Sebaiknya fokus dulu kepada kemiskinan," pungkasnya.
Menurutnya, film G30SPKI yang didukung TNI Angkatan Darat untuk diputar merupakan produksi pertama yang menuai kontroversi di masyarakat. Sementara, seminar merupakan kegiatan LSM yang menghadirkan korban 65.
"Sementara ini disejukkan dulu. You tanya saya, itu pendapat saya," kata Sidarto di Kantornya, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Sidarto menegaskan, saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah supersibuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
Menurutnya, Presiden Jokowi sedang sibuk memperbaiki pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, menangani kemiskinan sebagai hal yang prioritas dilakukan. Karenanya, pihaknya meminta agar dua kegiatan tersebut tidak dilakukan terlebih dahulu.
"Ini yang saya bilang, untuk menuju kekuatan ekonomi, perlu ada kestabilan politik. Perlu ada kesabaran konstitusional. Kalau ada begini, begitu, kan keresahan sosial," ujarnya.
Sidarto mengaku, pihaknya sangat berharap agar kedua pihak menghentikan dan mengendalikan kegiatannya tersebut. Sebab, dibutuhkan kestabilan politik untuk bersaing dengan pihak luar dalam hal memajukan perekonomian.
Dalam hal ini, pihaknya berharap semua elemen bangsa mempercayakan kepada pemerintah untuk bekerja. "Pemerintah akan berpikir soal itu. Kalau ini dibiarkan, ini tidak baik. Sebaiknya fokus dulu kepada kemiskinan," pungkasnya.
(pur)
