Kumpul di Puncak, Ratusan Warga Papua Bahas Pemberantasan Korupsi
Selasa, 12 September 2017 - 15:59 WIB
Kumpul di Puncak, Ratusan Warga Papua Bahas Pemberantasan Korupsi
A
A
A
BOGOR - Sebanyak 240 warga Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (BPKP-NKRI) berkumpul di Puncak, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/9/2017).
Mereka berkumpul membahas sejumlah persoalan yang dihadapi bangsa di antaranya tentang pemberantasan korupsi, Selasa (12/9/2017).
Sejumlah perwakilan dari lembaga penegak hukum, yakni Polri, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membekali kemampuan mengawasi berbagai kasus korupsi, narkoba, kekurangan perempuan dan anak, maupun kerusakan lingkungan di masing kota/Kabupaten di dua provinsi (Papua dan Papua Barat).
Acara yang dikemas dalam Deklarasi, Pembekalan, dan Pelatihan tingkat Dasar BPKP-NKRI yang berlangsung 12-13 September ini dibuka langsung oleh Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
"Kita mengapresiasi kegiatan ini karena sebagaimana amanat UU tentang Korupsi. Selain penegak hukum, pemberantasan korupsi dibutuhkan peran serta dan sikap proaktif masyarakat. Nah, kegiatan BPKP-NKRI salah satu bentuk peran serta masyarakat," kata Irjen Pol Gatot Eddy usai membuka acara yang digelar BPKP-NKRI di salah satu hotel di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Selasa (12/9/2017).
Ketua Umum BPKP-NKRI Asraman S mengatakan, pokok yang terpenting dalam kegiatan ini adalah pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjawab berbagai persoalan bangsa, di antaranya korupsi.
"Ini kegiatan sudah dua kali kita laksanakan dan tahap pertama (Sulawesi Selatan) dan kedua sengaja melibatkan masyarakat dari Indonesia Timur, yakni Papua dan Papua Barat, karena matahari terbit dari timur. Jadi pendidikan pada masyarakat soal pemberantasan korupsi itu harus dimulai dari Timur Indonesia," katanya.
Dia menjelaskan, BPKP-NKRI akan terus melakukan program peningkatan SDM di 17 provinsi di Indonesia. "Kami berharap pihak penegak hukum mau menerima dan menjadikan kami sebagai mitra kerja dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," ucapnya.
Mereka berkumpul membahas sejumlah persoalan yang dihadapi bangsa di antaranya tentang pemberantasan korupsi, Selasa (12/9/2017).
Sejumlah perwakilan dari lembaga penegak hukum, yakni Polri, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membekali kemampuan mengawasi berbagai kasus korupsi, narkoba, kekurangan perempuan dan anak, maupun kerusakan lingkungan di masing kota/Kabupaten di dua provinsi (Papua dan Papua Barat).
Acara yang dikemas dalam Deklarasi, Pembekalan, dan Pelatihan tingkat Dasar BPKP-NKRI yang berlangsung 12-13 September ini dibuka langsung oleh Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
"Kita mengapresiasi kegiatan ini karena sebagaimana amanat UU tentang Korupsi. Selain penegak hukum, pemberantasan korupsi dibutuhkan peran serta dan sikap proaktif masyarakat. Nah, kegiatan BPKP-NKRI salah satu bentuk peran serta masyarakat," kata Irjen Pol Gatot Eddy usai membuka acara yang digelar BPKP-NKRI di salah satu hotel di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Selasa (12/9/2017).
Ketua Umum BPKP-NKRI Asraman S mengatakan, pokok yang terpenting dalam kegiatan ini adalah pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjawab berbagai persoalan bangsa, di antaranya korupsi.
"Ini kegiatan sudah dua kali kita laksanakan dan tahap pertama (Sulawesi Selatan) dan kedua sengaja melibatkan masyarakat dari Indonesia Timur, yakni Papua dan Papua Barat, karena matahari terbit dari timur. Jadi pendidikan pada masyarakat soal pemberantasan korupsi itu harus dimulai dari Timur Indonesia," katanya.
Dia menjelaskan, BPKP-NKRI akan terus melakukan program peningkatan SDM di 17 provinsi di Indonesia. "Kami berharap pihak penegak hukum mau menerima dan menjadikan kami sebagai mitra kerja dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," ucapnya.
(dam)
