DPR Minta JK Suarakan Tragedi Rohingya di Forum PBB
Senin, 04 September 2017 - 14:41 WIB
DPR Minta JK Suarakan Tragedi Rohingya di Forum PBB
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mendorong Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membawa persoalan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar di United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR).
UNHCR adalah Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk urusan pengungsi. Rencananya JK akan menghadiri acara tersebut. Meutya mengatakan, lobi melalui forum internasional jauh lebih efektif dibandingkan dengan menempuh cara-cara keras yang diusulkan berbagai pihak mengenai tragedi kemanusiaan di Myanmar itu.
"Pak JK akan berangkat. Kita merekomendasikan pemerintah agar mengangkat ini di UNHCR," kata Meutya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2017). (Baca juga: Jokowi Utus Menlu Retno Temui Aung San Suu Kyi Bahas Rohingya )
Dia mengatakan, semua pihak harus hati-hati menyikapi tragedi kemanusiaan di Rohingya. Menurut dia, usulan sejumlah pihak agar Pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar Myanmar tidak tepat.
Pengusiran duta besar dinilai Meutya justru akan memutus akses komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Myanmar. Saat ini, kata politikus Golkar ini, Indonesia harus mengedepankan proses komunikasi.
"Saat ini hanya Indonesia yang bisa masuk. Kita bukan berurusan dengan opini, tapi nyawa saudara kita di Rohingya. Semakin keras kita, ada potensi di sananya juga semakin memanas," ucap Meutya.
Meutya mengapresiasi langkah pemerintah yang responsif dengan mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar. Meutya mengatakan, keputusan tersebut telah dikomunikasikan dengan Komisi I DPR.
"Kita masih mengupayakan jalur-jalur komunikasi lain yang bersifat informal," ucap Meutya.
UNHCR adalah Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk urusan pengungsi. Rencananya JK akan menghadiri acara tersebut. Meutya mengatakan, lobi melalui forum internasional jauh lebih efektif dibandingkan dengan menempuh cara-cara keras yang diusulkan berbagai pihak mengenai tragedi kemanusiaan di Myanmar itu.
"Pak JK akan berangkat. Kita merekomendasikan pemerintah agar mengangkat ini di UNHCR," kata Meutya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2017). (Baca juga: Jokowi Utus Menlu Retno Temui Aung San Suu Kyi Bahas Rohingya )
Dia mengatakan, semua pihak harus hati-hati menyikapi tragedi kemanusiaan di Rohingya. Menurut dia, usulan sejumlah pihak agar Pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar Myanmar tidak tepat.
Pengusiran duta besar dinilai Meutya justru akan memutus akses komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Myanmar. Saat ini, kata politikus Golkar ini, Indonesia harus mengedepankan proses komunikasi.
"Saat ini hanya Indonesia yang bisa masuk. Kita bukan berurusan dengan opini, tapi nyawa saudara kita di Rohingya. Semakin keras kita, ada potensi di sananya juga semakin memanas," ucap Meutya.
Meutya mengapresiasi langkah pemerintah yang responsif dengan mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar. Meutya mengatakan, keputusan tersebut telah dikomunikasikan dengan Komisi I DPR.
"Kita masih mengupayakan jalur-jalur komunikasi lain yang bersifat informal," ucap Meutya.
(dam)
