DPR Segera Bahas Tragedi Pembantaian Muslim Rohingya
Minggu, 03 September 2017 - 09:47 WIB
DPR Segera Bahas Tragedi Pembantaian Muslim Rohingya
A
A
A
JAKARTA - Tragedi pembantaian muslim Rohingya di Myanmar menjadi perhatian banyak pihak. DPR pun bakal membahas persoalan itu dalam waktu dekat.
"Diawali dengan memanggil duta besar (Dubes) Indonesia untuk Myanmar (Ito Sumardi Djunisanyoto, red)," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9/2017).
Kemudian, meminta pendapat sejumlah saksi dari masyarakat, sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendapat gambaran secara jelas tentang tragedi Rohingya itu.
"Kemudian, berdasarkan fakta-fakta tersebut DPR segera mengeluarkan sikap DPR RI dan memaksa pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis dan responsif," papar wakil ketua komisi II DPR ini.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB ini pun meminta Indonesia meminta kepada ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN. "Sekaligus menerapkan sanksi politik, ekonomi bahkan operasi militer sekalipun," paparnya.
Hal demikian jika Pemerintah Myanmar terbukti membiarkan, bahkan militer Myanmar sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan dalam bentuk genosida.
"Diawali dengan memanggil duta besar (Dubes) Indonesia untuk Myanmar (Ito Sumardi Djunisanyoto, red)," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9/2017).
Kemudian, meminta pendapat sejumlah saksi dari masyarakat, sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendapat gambaran secara jelas tentang tragedi Rohingya itu.
"Kemudian, berdasarkan fakta-fakta tersebut DPR segera mengeluarkan sikap DPR RI dan memaksa pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis dan responsif," papar wakil ketua komisi II DPR ini.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB ini pun meminta Indonesia meminta kepada ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN. "Sekaligus menerapkan sanksi politik, ekonomi bahkan operasi militer sekalipun," paparnya.
Hal demikian jika Pemerintah Myanmar terbukti membiarkan, bahkan militer Myanmar sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan dalam bentuk genosida.
(pur)
