Fahri Hamzah Minta Kenaikan Anggaran Kunker DPR Tak Dipersoalkan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar rencana kenaikan anggaran kunjungan kerja (Kunker) DPR ke luar negeri tidak dipersoalkan. Sebab, kata dia, anggaran kunjungan kerja pemerintah ke luar negeri pun ratusan triliun rupiah.
"Biasa itu, orang kerja kok dipersoalkan. Kalau orang sudah ditaruh uangnya, itu yang saya bilang, biaya perjalanan di pemerintah itu ratusan triliun. Jadi, enggak perlu dipersoalkan," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Lagipula, lanjut dia, lawatan ke luar negeri itu dalam rangka kerja. "Kan bukan pergi piknik, pergi kerja. Jadi sudah lah yang begitu-begitu tidak perlu dipersoalkan," paparnya.
Diketahui, rencana kenaikan anggaran kunjungan kerja DPR ke luar negeri itu diketahui dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Nilainya mencapai Rp343,5 miliar atau naik sekitar Rp141,8 miliar setara dengan 70% dari anggaran tahun ini sebesar Rp201,7 miliar.
Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal pun mengklaim bahwa semua fraksi menyetujui kenaikan anggaran kunjungan kerja itu. "Kalau semua sudah setuju, kita Golkar setuju saja," kata Robert secara terpisah.
"Biasa itu, orang kerja kok dipersoalkan. Kalau orang sudah ditaruh uangnya, itu yang saya bilang, biaya perjalanan di pemerintah itu ratusan triliun. Jadi, enggak perlu dipersoalkan," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Lagipula, lanjut dia, lawatan ke luar negeri itu dalam rangka kerja. "Kan bukan pergi piknik, pergi kerja. Jadi sudah lah yang begitu-begitu tidak perlu dipersoalkan," paparnya.
Diketahui, rencana kenaikan anggaran kunjungan kerja DPR ke luar negeri itu diketahui dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Nilainya mencapai Rp343,5 miliar atau naik sekitar Rp141,8 miliar setara dengan 70% dari anggaran tahun ini sebesar Rp201,7 miliar.
Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal pun mengklaim bahwa semua fraksi menyetujui kenaikan anggaran kunjungan kerja itu. "Kalau semua sudah setuju, kita Golkar setuju saja," kata Robert secara terpisah.
(kri)