Fahri Minta Pansus Hadirkan Presiden, Johan Budi: Jumping Ini Kawan
Kamis, 24 Agustus 2017 - 17:51 WIB
Fahri Minta Pansus Hadirkan Presiden, Johan Budi: Jumping Ini Kawan
A
A
A
JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan menghadirkan Presiden Jokowi datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Juru bicara Presiden, Johan Budi SP mengatakan, hingga sampai saat ini belum ada informasi yang masuk ke Istana berkaitan rencana menghadirkan Presiden dalam Pansus.
"Saya baru mendengar dari anda (wartawan)," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Johan sendiri mempertanyakan status Fahri dalam Pansus. Menurutnya, jika memang Fahri bukan anggota pansus, maka usulannya tidak dapat dijadikan kesimpulan untuk pansus.
"(Usulan pemanggilan presiden) Jumping ini kawan. Sejak awal kan, kemarin saya ditanya juga (mengenai hal tersebut)," ujar mantan Jubir KPK ini.
Dalam hal ini, Johan berpendapat bahwa pansus harus terlebih dahulu menentukan hasil rekomendasinya apa, sebelum Presiden menentukan sikapnya.
"Rekom pansus kepada pemerintah kan belum ada. Kalau sudah ada kan baru didiskusikan di dalam (pemerintah)," pungkasnya.
Juru bicara Presiden, Johan Budi SP mengatakan, hingga sampai saat ini belum ada informasi yang masuk ke Istana berkaitan rencana menghadirkan Presiden dalam Pansus.
"Saya baru mendengar dari anda (wartawan)," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Johan sendiri mempertanyakan status Fahri dalam Pansus. Menurutnya, jika memang Fahri bukan anggota pansus, maka usulannya tidak dapat dijadikan kesimpulan untuk pansus.
"(Usulan pemanggilan presiden) Jumping ini kawan. Sejak awal kan, kemarin saya ditanya juga (mengenai hal tersebut)," ujar mantan Jubir KPK ini.
Dalam hal ini, Johan berpendapat bahwa pansus harus terlebih dahulu menentukan hasil rekomendasinya apa, sebelum Presiden menentukan sikapnya.
"Rekom pansus kepada pemerintah kan belum ada. Kalau sudah ada kan baru didiskusikan di dalam (pemerintah)," pungkasnya.
(pur)
