DPR Usul Koki Asal Indonesia di Arab Saudi Ditambah

JEDDAH - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menjelaskan kepada tim Pengawas Haji DPR mengenai banyaknya aturan baru yang diterapkan Arab Saudi pada tahun ini.

Selain itu dijelaskan juga bagaimana perkembangan pelayanan terhadap jamaah haji. Penjelasan itu disampaikan saat Amirulhaj yang juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima kunjungan tim Pengawas Haji DPR gelombang pertama. Tim tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Tiba sekitar pukul 10.30 waktu Arab Saudi, tim disambut Amirulhaj di lapangan Kantor Daker Makkah. Tampak ikut dalam rombongan, Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid dan sejumlah anggota, antara lain Samsu Niang, Agus Susanto, Endang Maria, Iqbal Romzi, dan Anim F Mahrus. Hadir dalam pertemuan ini, Naib dan anggota Amirulhaj serta pejabat Eselon II Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), serta para Kepala Bidang layanan.

Pertemuan diawali dengan paparan progres penyelenggaraan haji dan persiapan jelang fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Paparan disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali, mulai dari petugas, SiskoPPIH, layanan katering, transportasi, dan akomodasi, serta penanganan kasus yang dilakukan tim Perlindungan Jamaah (Linjam).

Nizar juga menyampaikan sejumlah sistem baru pada penyelenggaraan haji tahun ini, yaitu mekanisme pemberangkatan jamaah ke Arafah berbasis lantai hotel. Lantai pertama didahulukan, dan akan ditempatkan pada tenda paling belakang sehingga pemberangkatan terakhir di tempatkan paling depan.

“Mekanisme pergerakan yang sama dilakukan dari Arafah ke Muzdalifah. Yang di depan diberangkatkan terlebih dahulu dan ditaruh di barisan belakang,” ujarnya di Mekkah, Selasa (22/8/2017).

Hal baru lainnya adalah Muassasah telah menyediakan batu yang dibungkus dalam kantong untuk dibagikan di Muzdalifah kepada jemaah haji Indonesia.

Soal tenda Arafah, Nizar melaporkan semua akan siap menjelang puncak. Kebijakan baru lainnya terkait pembayaran dam.

Menurut Nizar, Pemerintah Saudi memperketat mekanisme pembayaran dam karena harus dilaksanakan di tempat-tempat resmi (Majazir Al-Masyru’).

“Kami sudah koordinasi dengan Muassasah untuk meminta dispensasi. Sebab, kebijakan sangat mendadak, sementara dam sudah dimobilisasi sejak Tanah Air dengan harga murah,” paparnya.

Fadli Zon mengapresiasi petugas haji, utamanya mengenai katering. Dia memuji kesiagapan petugas dalam mengantisipasi masalah katering basi sehingga tidak sampai dikonsumsi jamaah dan bisa mendapatkan ganti makan.

Apresiasi yang sama disampaikan kepada petugas kesehatan, petugas perlindungan jamaah dan kepala sektor. Fadli juga menyampaikan sejumlah catatan yang dihimpunnya setelah berdialog dengan jamaah, yaitu keinginan agar cita rasa katering lebih Indonesia. “Mungkin kokinya perlu lebih banyak dari Indonesia,” katanya.

Menurut Fadli, jamaah juga menilai rata-rata hotel di Mekkah sudah bagus, dan keberadaan bus Shalawat sangat membantu. Harapan lainnya adalah makanan di Mekkah agar ditambah.

Jamaah juga berharap agar kualitas tas yang dibagikan, baik handbag maupun koper lebih bagus. “Kalau tasnya bagus sekali, bisa jadi anak cucu bisa melihat kakeknya berhaji. Kualitas tas perlu diperbaiki,” tuturnya.

Apresiasi yang sama disampaikan Sodik Mujahid kepada para petugas haji. Hanya ke depan, Sodik berharap proses edukasi dan informasi kepada jamaah bisa ditingkatkan.

Menurut dia, ada hal yang sebenarnya bukan masalah tapi bisa menjadi masalah karena mereka belum memahami.

“Proses edukasi, informasi dan sosialisasi kepada jamaah terus dilakukan, baik menyangkut ibadah, fasilitas, regulasi, dan kesehatan,” tandasnya.

Tim pengawas DPR gelombang pertama sudah berada di Tanah Suci sejak 18 September lalu. Mereka dijadwalkan akan kembali ke Tanah Air pada 24 Agustus 2017.