PAN Desak Politikus Nasdem Victor Laiskodat Minta Maaf
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Victor Bungtilu Laiskodat diminta meminta maaf kepada Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas pidatonya yang dinilai mengandung kebencian.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyayangkan pernyataan Victor di sebuah acara deklarasi calon kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
"Sebagai kawan, saya menyarankan Victor meminta maaf sebelum kasus ini menjadi persoalan hukum dan merebak serta memicu potensi konflik horizontal di masyarakat," ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2017).
Viva menjelaskan, PAN lahir dari rahim reformasi yang menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, dan kemajemukan.
Dia menambahkan, PAN yang berasaskan Pancasila bertujuan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam wadah NKRI.
"PAN tidak memperjuangkan Indonesia sebagai negara khilafah, sebagaimana yang dituduhkan Victor," kata Viva. Bagi PAN, lanjut dia, sistem pemerintahan demokrasi dan bentuk negara nasional, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sudah final.
"Tidak boleh diubah lagi," ungkapnya.
Dia mengatakan, di politik, perbedaan pandangan politik antar partai politik sudah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi.
Viva menuturkan, justru salah satu fungsi partai politik adalah memindahkan potensi konflik horizontal di masyarakat ke wilayah konflik parlementarian.
"Konflik akan terkanalisasi di lembaga politik, yaitu DPR. Lalu proses politik akan menentukan bagaimana keputusan politik akan ditetapkan," ucapnya.
Viva menilai Victor tidak meneladani Presiden Soekarno. Sebab, meskipun Soekarno berbeda pandangan politiknya dengan Hatta, tetapi Soekarno adalah pembela utama Hatta, jika Hatta didiskreditkan oleh siapapun.
"Berbeda kepentingan dan pandangan politik tidak menghilangkan rasa persaudaraan," ujarnya.
Dia mengatakan, para founding fathers telah meletakkan tradisi demokrasi yang baik dan bermartabat. Harus diteladani oleh kita semua. Pernyataan Victor yang memaknai perbedaan pandangan politik di antara partai politik terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dianggap telah disempitkan dengan pemikirannya sendiri yang destruktif dan anarkis, yang membahayakan nilai kemajemukan, toleransi, dan dapat merusak tradisi demokrasi.
"Sebagai pimpinan partai politik dan pejabat negara, sangat tidak etis jika Victor mendeskreditkan eksistensi partai politik lain dan menebarkan api permusuhan yang mengeksplorasi keperbedaan agama di tengah masyarakat," ucapnya.
Pernyataan Viva menanggapi pernyataan Victor Laiskodat yang menyebut Partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKS mendukung kelompok yang ingin membuat negara ini berbentuk khilafah.
Celakanya, kata Victor, partai-partai pendukung khilafah ada juga di Nusa Tenggara Timur (NTT). Keempat partai itu dikatakan Viktor mendukung ekstremis tumbuh di NTT. Hal itu terungkap dari video penggalan pidato Victor di NTT yang tersebar di media sosial (medsos).
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyayangkan pernyataan Victor di sebuah acara deklarasi calon kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
"Sebagai kawan, saya menyarankan Victor meminta maaf sebelum kasus ini menjadi persoalan hukum dan merebak serta memicu potensi konflik horizontal di masyarakat," ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2017).
Viva menjelaskan, PAN lahir dari rahim reformasi yang menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, dan kemajemukan.
Dia menambahkan, PAN yang berasaskan Pancasila bertujuan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam wadah NKRI.
"PAN tidak memperjuangkan Indonesia sebagai negara khilafah, sebagaimana yang dituduhkan Victor," kata Viva. Bagi PAN, lanjut dia, sistem pemerintahan demokrasi dan bentuk negara nasional, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sudah final.
"Tidak boleh diubah lagi," ungkapnya.
Dia mengatakan, di politik, perbedaan pandangan politik antar partai politik sudah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi.
Viva menuturkan, justru salah satu fungsi partai politik adalah memindahkan potensi konflik horizontal di masyarakat ke wilayah konflik parlementarian.
"Konflik akan terkanalisasi di lembaga politik, yaitu DPR. Lalu proses politik akan menentukan bagaimana keputusan politik akan ditetapkan," ucapnya.
Viva menilai Victor tidak meneladani Presiden Soekarno. Sebab, meskipun Soekarno berbeda pandangan politiknya dengan Hatta, tetapi Soekarno adalah pembela utama Hatta, jika Hatta didiskreditkan oleh siapapun.
"Berbeda kepentingan dan pandangan politik tidak menghilangkan rasa persaudaraan," ujarnya.
Dia mengatakan, para founding fathers telah meletakkan tradisi demokrasi yang baik dan bermartabat. Harus diteladani oleh kita semua. Pernyataan Victor yang memaknai perbedaan pandangan politik di antara partai politik terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dianggap telah disempitkan dengan pemikirannya sendiri yang destruktif dan anarkis, yang membahayakan nilai kemajemukan, toleransi, dan dapat merusak tradisi demokrasi.
"Sebagai pimpinan partai politik dan pejabat negara, sangat tidak etis jika Victor mendeskreditkan eksistensi partai politik lain dan menebarkan api permusuhan yang mengeksplorasi keperbedaan agama di tengah masyarakat," ucapnya.
Pernyataan Viva menanggapi pernyataan Victor Laiskodat yang menyebut Partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKS mendukung kelompok yang ingin membuat negara ini berbentuk khilafah.
Celakanya, kata Victor, partai-partai pendukung khilafah ada juga di Nusa Tenggara Timur (NTT). Keempat partai itu dikatakan Viktor mendukung ekstremis tumbuh di NTT. Hal itu terungkap dari video penggalan pidato Victor di NTT yang tersebar di media sosial (medsos).
(dam)