Harapan Jokowi di Hari Lingkungan Hidup 2017
A
A
A
JAKARTA - Setelah berbagai kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) Tahun 2017, dilaksanakan sejak Juni lalu, kini puncak acara peringatan HLH 2017 dilaksanakan pada 2 Agustus 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), di Kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.
Acara puncak HLH 2017 dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekaligus menyaksikan pemberian penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Pada kesempatan ini Jokowi menandatangani Sampul/Perangko Hari Pertama, Seri Lingkungan Hidup Tahun 2017, dengan didampingi Menteri LHK dan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiatara.
Pembukaan HLH secara resmi dipimpin oleh Jokowi, sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LHK Tahun 2017, Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI), dan Kemah Generasi Lingkungan untuk Konservasi, yang dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 2-4 Agustus 2017.
Jokowi menyampaikan, sebuah strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan, itu sangat penting dilakukan.
"Harus ada koreksi besar, agar ada sebuah terobosan yang baru yang harus dilakukan, sehingga pengelolaan hutan lebih baik," kata Jokowi, Rabu (2/8/2017).
"Jangan berpikir linier dan monoton, sehingga dalam sekian tahun ini, mohon maaf, pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang tidak ada pembaruan," imbuhnya.
Presiden Jokowi juga berpesan, dengan adanya Rakernas LHK Tahun 2017, agar dapat dirumuskan pemikiran baru, sehingga pengelolaan hutan menjadi sebuah pengelolaan yang secara konsisten dapat terus dikerjakan dan memperoleh hasil yang baik.
Pengelolaan ini menurut Jokowi, dapat mencontoh negara lain seperti Swedia dan Finlandia, di mana 70-80 persen perekonomiannya berasal dari sektor kehutanan.
"Kita tidak usah sulit, tinggal di-copy dan nanti diaplikasikan ke negara kita. Kita harus contoh dan melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan bisa jalan sama-sama. Ekonomi dapat, lingkungan juga," pesan Jokowi.
Sementara Jokowi menegaskan, agar dapat berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan perizinan, dan pentingnya aksi koreksi upaya pelindungan gambut.
"Aksi koreksi dalam pengelolaan gambut harus betul-betul kita ubah, baik moratorium dan pelestarian harus betul-betul dilihat," tegasnya.
Acara puncak HLH 2017 dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekaligus menyaksikan pemberian penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Pada kesempatan ini Jokowi menandatangani Sampul/Perangko Hari Pertama, Seri Lingkungan Hidup Tahun 2017, dengan didampingi Menteri LHK dan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiatara.
Pembukaan HLH secara resmi dipimpin oleh Jokowi, sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LHK Tahun 2017, Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI), dan Kemah Generasi Lingkungan untuk Konservasi, yang dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 2-4 Agustus 2017.
Jokowi menyampaikan, sebuah strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan, itu sangat penting dilakukan.
"Harus ada koreksi besar, agar ada sebuah terobosan yang baru yang harus dilakukan, sehingga pengelolaan hutan lebih baik," kata Jokowi, Rabu (2/8/2017).
"Jangan berpikir linier dan monoton, sehingga dalam sekian tahun ini, mohon maaf, pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang tidak ada pembaruan," imbuhnya.
Presiden Jokowi juga berpesan, dengan adanya Rakernas LHK Tahun 2017, agar dapat dirumuskan pemikiran baru, sehingga pengelolaan hutan menjadi sebuah pengelolaan yang secara konsisten dapat terus dikerjakan dan memperoleh hasil yang baik.
Pengelolaan ini menurut Jokowi, dapat mencontoh negara lain seperti Swedia dan Finlandia, di mana 70-80 persen perekonomiannya berasal dari sektor kehutanan.
"Kita tidak usah sulit, tinggal di-copy dan nanti diaplikasikan ke negara kita. Kita harus contoh dan melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan bisa jalan sama-sama. Ekonomi dapat, lingkungan juga," pesan Jokowi.
Sementara Jokowi menegaskan, agar dapat berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan perizinan, dan pentingnya aksi koreksi upaya pelindungan gambut.
"Aksi koreksi dalam pengelolaan gambut harus betul-betul kita ubah, baik moratorium dan pelestarian harus betul-betul dilihat," tegasnya.
(maf)