Jadi Motor Perubahan, Lima Gubernur Raih KDI 2017
Selasa, 01 Agustus 2017 - 15:00 WIB
Jadi Motor Perubahan, Lima Gubernur Raih KDI 2017
A
A
A
JAKARTA - Agenda pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung terbukti mampu menghasilkan para pemimpin daerah berkualitas. Kualitas para pemimpin daerah terpilih ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai terobosan kebijakan yang memiliki kualitas dan visi luar biasa dalam membangun daerah.
Setelah sukses menggelar event Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2016, tahun ini KORAN SINDO kembali menggelar ajang tahunan KDI 2017 sebagai apresiasi berbagai keberhasilan yang telah dihasilkan 27 kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, maupun bupati. Berikut gubernur yang meraih KDI 2017. (Baca juga: KDI 2017, Ajang Kepala Daerah Menginspirasi Negeri )
1. Gubernur Jawa Barat
Dr (HC) H Ahmad Heryawan Lc, MSi
Kategori: Ekonomi dan Investasi
Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) sukses membawa Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai angka 5,67% meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,03%. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat itu menempati posisi teratas di Pulau Jawa dan melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang hanya 5,02%. Sedangkan nilai investasi di Jawa Barat mencapai Rp265 triliun.
2. Gubernur Jawa Timur
Dr H Soekarwo SH, MHum
Kategori: Infrastruktur dan Pembangunan
Gubernur Jawa Timur Soekarwo melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Hasilnya indeks utama kinerja Jawa Timur menjadi lebih baik dengan angka kemiskinan menurun dari 12,36% pada tahun 2011 menjadi 10,86% pada Maret 2016.
3. Gubernur Kalimantan Barat
Drs Cornelis MH
Kategori: Infrastruktur dan Pembangunan
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis berhasil membangun infrastruktur strategis di Kalimantan Barat , yakni 3 border besar Pos Lintas Batas Negara. Cornelis juga membangun rumah budaya dan adat Dayak, Rumah Radakng, Masjid Raya Mujahidin yang kini menjadi masjid termegah di Kalimantan Barat, dan Gereja Santo Yosef di Pontianak yang juga termegah di Kalimantan Barat.
4. Gubernur Sulawesi Selatan
Dr H Syahrul Yasin Limpo SH, MSi, MH
Kategori: Ekonomi dan Investasi
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo berhasil membawa daerah yang dipimpinnya menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Kini pendapatan per kapita masyarakat Sulsel di atas Rp58,6 juta. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulsel juga berhasil menjadi teladan secara nasional.
Syahrul juga menerapkan kemudahan perizinan usaha tanpa ada pungutan melalui pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menjamin kepastian bagi pengusaha berinvestasi. Bahkan PTSP Sulsel dijadikan sebagai pencontohan nasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Gubernur Sulawesi Tengah
Drs H Longki Djanggola MSi
Kategori: Ekonomi dan Investasi
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola melakukan inovasi berupa kemudahan izin usaha untuk investor melalui Sistem Informasi Investasi dan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanTerpadu (e-SiiDAT). Ada 209 izin usaha yang kewenangannya berada di tangan gubernur telah diserahkan pelayanannya masuk dalam aplikasi. Proses pengurusan izin dipangkas dari 40 hari menjadi hanya 17 hari.
Setelah sukses menggelar event Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2016, tahun ini KORAN SINDO kembali menggelar ajang tahunan KDI 2017 sebagai apresiasi berbagai keberhasilan yang telah dihasilkan 27 kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, maupun bupati. Berikut gubernur yang meraih KDI 2017. (Baca juga: KDI 2017, Ajang Kepala Daerah Menginspirasi Negeri )
1. Gubernur Jawa Barat
Dr (HC) H Ahmad Heryawan Lc, MSi
Kategori: Ekonomi dan Investasi
Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) sukses membawa Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai angka 5,67% meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,03%. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat itu menempati posisi teratas di Pulau Jawa dan melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang hanya 5,02%. Sedangkan nilai investasi di Jawa Barat mencapai Rp265 triliun.
2. Gubernur Jawa Timur
Dr H Soekarwo SH, MHum
Kategori: Infrastruktur dan Pembangunan
Gubernur Jawa Timur Soekarwo melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Hasilnya indeks utama kinerja Jawa Timur menjadi lebih baik dengan angka kemiskinan menurun dari 12,36% pada tahun 2011 menjadi 10,86% pada Maret 2016.
3. Gubernur Kalimantan Barat
Drs Cornelis MH
Kategori: Infrastruktur dan Pembangunan
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis berhasil membangun infrastruktur strategis di Kalimantan Barat , yakni 3 border besar Pos Lintas Batas Negara. Cornelis juga membangun rumah budaya dan adat Dayak, Rumah Radakng, Masjid Raya Mujahidin yang kini menjadi masjid termegah di Kalimantan Barat, dan Gereja Santo Yosef di Pontianak yang juga termegah di Kalimantan Barat.
4. Gubernur Sulawesi Selatan
Dr H Syahrul Yasin Limpo SH, MSi, MH
Kategori: Ekonomi dan Investasi
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo berhasil membawa daerah yang dipimpinnya menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Kini pendapatan per kapita masyarakat Sulsel di atas Rp58,6 juta. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulsel juga berhasil menjadi teladan secara nasional.
Syahrul juga menerapkan kemudahan perizinan usaha tanpa ada pungutan melalui pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menjamin kepastian bagi pengusaha berinvestasi. Bahkan PTSP Sulsel dijadikan sebagai pencontohan nasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Gubernur Sulawesi Tengah
Drs H Longki Djanggola MSi
Kategori: Ekonomi dan Investasi
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola melakukan inovasi berupa kemudahan izin usaha untuk investor melalui Sistem Informasi Investasi dan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanTerpadu (e-SiiDAT). Ada 209 izin usaha yang kewenangannya berada di tangan gubernur telah diserahkan pelayanannya masuk dalam aplikasi. Proses pengurusan izin dipangkas dari 40 hari menjadi hanya 17 hari.
(poe)
