Kepala BNPT: Seluruh Negara ASEAN Harus Bersatu Lawan Terorisme
Kepala BNPT: Seluruh Negara ASEAN Harus Bersatu Lawan Terorisme
A
A
A
MANADO - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengajak negara-negara kawasan Asia Tenggara, untuk untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman teroris asing pasca-operasi militer Filipina di Marawi, terhadap kelompok bersenjata yang diduga dari jaringan kelompok Islamic State Iraq and Suriah (ISIS).
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT pada acara pertemuan sub regional meeting Foreign Terrorist Fighters (FTF) and Cross Border Terrorism yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Hotel Four Points, Manado, Sabtu (29/7/2017).
"Foreign Terrorist Fighters (FTF) merupakan ancaman riil di kawasan Asia Tenggara pada khususnya yang harus segera diselesaikan secara bersama," ujar Suhardi Alius di sela-sela acara tersebut.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri delegasi dari Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Australia, dan Selandia Baru ini, Suhardi menjelaskan seputar deradikalisasi dan pemecahan masalah terorisme.
"Kami memberikan masukan baik itu dari sisi mengenai bagaimana hard approach-nya, menjaga perbatasannya. Lalu juga sharing mengenai langkah-langkah yang kita laksanakan terkait program deradikalisasi, kontra radikalisasi, dan bagian lain mengenai pemecahan masalah terorisme," ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.
Namun demikian, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, penguatan yang telah disampaikannya dalam pertemuan itu untuk semua lini. Karena dalam pertemuan ini delegasi Indonesia juga dihadiri oleh Mabes TNI, Polri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan juga Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Di mana TNI dan Polri berbicara terkait hard approch-nya, Kemkominfo terkait mem-banned media sosial yang ada konten-konten radikalnya, Kemenkumham terkait memperkuat hukumnya, lalu ada juga PPATK terkait finance atau pendanaan jaringan teroris dan dari kita (BNPT) dengan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Semua lengkap kita lengkap dalam memerangi terorisme," kata mantan Kapolda Jawa Barat ini
Lebih lanjut menurut pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini, dengan semua delegasi Indonesia berbicara maka secara komprehensif semua masukan ini, tentunya untuk bisa mencari solusi supaya penyebaran dari pengaruh ISIS di Asia Tenggara bisa dieliminasi.
"Karena kita semua sepakat untuk memerangi itu (ISIS)," kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini .
Sementara itu Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dalam kenferensi pers bersama dengan Jaksa Agung Australia, Goerge Berdis usai memimpin pertemuan tersebut mengatakan, beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kontra narasi atas penyebaran paham paham radikalisme dan terorisme di dunia maya.
"Selain itu disepakati juga mengenai penguatan kerja sama dalam upaya menangkal masuknya teroris teroris ke wilayah kawasan khususnya setelah jatuhnya ISIS di Iraq dan Suriah serta pasca-operasi militer Filipina di Marawi," ujar Wiranto.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT pada acara pertemuan sub regional meeting Foreign Terrorist Fighters (FTF) and Cross Border Terrorism yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Hotel Four Points, Manado, Sabtu (29/7/2017).
"Foreign Terrorist Fighters (FTF) merupakan ancaman riil di kawasan Asia Tenggara pada khususnya yang harus segera diselesaikan secara bersama," ujar Suhardi Alius di sela-sela acara tersebut.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri delegasi dari Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Australia, dan Selandia Baru ini, Suhardi menjelaskan seputar deradikalisasi dan pemecahan masalah terorisme.
"Kami memberikan masukan baik itu dari sisi mengenai bagaimana hard approach-nya, menjaga perbatasannya. Lalu juga sharing mengenai langkah-langkah yang kita laksanakan terkait program deradikalisasi, kontra radikalisasi, dan bagian lain mengenai pemecahan masalah terorisme," ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.
Namun demikian, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, penguatan yang telah disampaikannya dalam pertemuan itu untuk semua lini. Karena dalam pertemuan ini delegasi Indonesia juga dihadiri oleh Mabes TNI, Polri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan juga Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Di mana TNI dan Polri berbicara terkait hard approch-nya, Kemkominfo terkait mem-banned media sosial yang ada konten-konten radikalnya, Kemenkumham terkait memperkuat hukumnya, lalu ada juga PPATK terkait finance atau pendanaan jaringan teroris dan dari kita (BNPT) dengan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Semua lengkap kita lengkap dalam memerangi terorisme," kata mantan Kapolda Jawa Barat ini
Lebih lanjut menurut pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini, dengan semua delegasi Indonesia berbicara maka secara komprehensif semua masukan ini, tentunya untuk bisa mencari solusi supaya penyebaran dari pengaruh ISIS di Asia Tenggara bisa dieliminasi.
"Karena kita semua sepakat untuk memerangi itu (ISIS)," kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini .
Sementara itu Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dalam kenferensi pers bersama dengan Jaksa Agung Australia, Goerge Berdis usai memimpin pertemuan tersebut mengatakan, beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kontra narasi atas penyebaran paham paham radikalisme dan terorisme di dunia maya.
"Selain itu disepakati juga mengenai penguatan kerja sama dalam upaya menangkal masuknya teroris teroris ke wilayah kawasan khususnya setelah jatuhnya ISIS di Iraq dan Suriah serta pasca-operasi militer Filipina di Marawi," ujar Wiranto.
(maf)
Explore More