Fraksi PAN Siap Tarik Diri dari Pansus Hak Angket KPK
Fraksi PAN Siap Tarik Diri dari Pansus Hak Angket KPK
A
A
A
MALANG - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR akan menarik keanggotaannya di dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang, Jumat (28/7/2017).
Mantan menhut di era Presiden SBY tersebut menegaskan, saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap keberadaan anggota Fraksi PAN di dalam Pansus Hak Angket KPK tersebut. “Kita evaluasi. Keputusannya kita tunggu hasil evaluasi nanti ya,” ujarnya.
Evaluasi terhadap keikutsertaan Fraksi PAN dalam Pansus Hak Angket KPK ini. Diakui Zulkifli, sangat penting utamanya setelah beredar isu bahwa Pansus Hak Angket KPK digulirkan, sebagai tawar-menawar terhadap kasus dugaan korupsi e-KTP.
“Kalau terbukti merugikan KPK dan terindikasi kuat menjadi alat barter terhadap kasus e-KTP, maka kita akan tarik diri,” tegasnya.
Terkait seruan agar kader PAN, segera keluar dari Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK, Zulkifli menegaskan, bahwa soal pergantian menteri dalam Kabinet Kerja, merupakan hak prerogatif presiden. Pihaknya tidak akan ikut campur terkait pergantian menteri, agar presiden tetap bisa bekerja maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Kami tetap akan mendukung pemerintah, dalam melaksanakan pemerataan pembangunan,” imbuhnya.
Dia juga ikut menanggapi terkait adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudoyono (SBY), dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Cikeas, pada Kamis 27 Juli 2017 malam. Zulkifli menilai, merupakan hal yang baik dan positif untuk bangsa.
Pertemuan para tokoh bangsa ini, diakuinya sangat dibutuhkan untuk menyejukkan situasi bangsa dan masyarakat. “Kita boleh beda pilihan politik, tetapi silaturahmi harus terus berjalan. Saling menghormati antar sesama, karena kita merupakan keluarga besar Indonesia. Jangan sampai kita bermusuhan hanya karena Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Sekarang yang terpenting bekerja untuk masyarakat, agar mereka bisa cepat sejahtera. Soal Pilpres, itu masih sangat jauh, jangan lukai masyarakat,” tuturnya.
Mantan menhut di era Presiden SBY tersebut menegaskan, saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap keberadaan anggota Fraksi PAN di dalam Pansus Hak Angket KPK tersebut. “Kita evaluasi. Keputusannya kita tunggu hasil evaluasi nanti ya,” ujarnya.
Evaluasi terhadap keikutsertaan Fraksi PAN dalam Pansus Hak Angket KPK ini. Diakui Zulkifli, sangat penting utamanya setelah beredar isu bahwa Pansus Hak Angket KPK digulirkan, sebagai tawar-menawar terhadap kasus dugaan korupsi e-KTP.
“Kalau terbukti merugikan KPK dan terindikasi kuat menjadi alat barter terhadap kasus e-KTP, maka kita akan tarik diri,” tegasnya.
Terkait seruan agar kader PAN, segera keluar dari Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK, Zulkifli menegaskan, bahwa soal pergantian menteri dalam Kabinet Kerja, merupakan hak prerogatif presiden. Pihaknya tidak akan ikut campur terkait pergantian menteri, agar presiden tetap bisa bekerja maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Kami tetap akan mendukung pemerintah, dalam melaksanakan pemerataan pembangunan,” imbuhnya.
Dia juga ikut menanggapi terkait adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudoyono (SBY), dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Cikeas, pada Kamis 27 Juli 2017 malam. Zulkifli menilai, merupakan hal yang baik dan positif untuk bangsa.
Pertemuan para tokoh bangsa ini, diakuinya sangat dibutuhkan untuk menyejukkan situasi bangsa dan masyarakat. “Kita boleh beda pilihan politik, tetapi silaturahmi harus terus berjalan. Saling menghormati antar sesama, karena kita merupakan keluarga besar Indonesia. Jangan sampai kita bermusuhan hanya karena Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Sekarang yang terpenting bekerja untuk masyarakat, agar mereka bisa cepat sejahtera. Soal Pilpres, itu masih sangat jauh, jangan lukai masyarakat,” tuturnya.
(kri)
Explore More