Megawati: Kedudukan dan Legitimasi Jokowi Kuat
Selasa, 18 Juli 2017 - 18:53 WIB
Megawati: Kedudukan dan Legitimasi Jokowi Kuat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Kantor DPD PDIP Sumatera Utara, Selasa (18/7/2017).
Dalam acara tersebut, Megawati kembali menegaskan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya pernah menyatakan di ultah (ulang tahun) partai kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDI Perjuangan ini nakal-nakal tetapi sekali saya beri komando, mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini. Jadi Presiden Jokowi ini dipilih rakyat secara langsung. Karena itulah kedudukan dan legitimasinya kuat," kata Megawati, Selasa (18/7/2017).
Pernyataan Megawati menyikapi situasi politik saat ini menyangkut pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang berlarut-larut karena kepentingan politik sesaat. Salah satunya soal syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
"Presidential threshold minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye", ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan konteks ucapan Megawati.
Dia menegaskan PDIP senantiasa memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, salah satunya soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
"PDIP memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden. Presiden sebagai Kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian halnya terhadap Pancasila. Lebih-lebih dengan mengingat bahwa menjaga kedaulatan negara adalah hukum tertinggi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Siapa pun yang bertentangan dengan Pancasila tidak bisa dibiarkan," tandas Hasto.
Dia mengatakan, karakter kepeminpinan Presiden Jokowi yang merakyat, gemar blusukan dan mengedepankan dialog akan menjadi jaminan bahwa Perppu dipakai demi kepentingan umum.
"Untuk memastikan demokrasi diterapkan dalam instrumen hukum untuk ketentraman masyarakat," ujar Hasto.
Dalam acara tersebut, Megawati kembali menegaskan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya pernah menyatakan di ultah (ulang tahun) partai kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDI Perjuangan ini nakal-nakal tetapi sekali saya beri komando, mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini. Jadi Presiden Jokowi ini dipilih rakyat secara langsung. Karena itulah kedudukan dan legitimasinya kuat," kata Megawati, Selasa (18/7/2017).
Pernyataan Megawati menyikapi situasi politik saat ini menyangkut pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang berlarut-larut karena kepentingan politik sesaat. Salah satunya soal syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
"Presidential threshold minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye", ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan konteks ucapan Megawati.
Dia menegaskan PDIP senantiasa memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, salah satunya soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
"PDIP memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden. Presiden sebagai Kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian halnya terhadap Pancasila. Lebih-lebih dengan mengingat bahwa menjaga kedaulatan negara adalah hukum tertinggi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Siapa pun yang bertentangan dengan Pancasila tidak bisa dibiarkan," tandas Hasto.
Dia mengatakan, karakter kepeminpinan Presiden Jokowi yang merakyat, gemar blusukan dan mengedepankan dialog akan menjadi jaminan bahwa Perppu dipakai demi kepentingan umum.
"Untuk memastikan demokrasi diterapkan dalam instrumen hukum untuk ketentraman masyarakat," ujar Hasto.
(dam)
