Quo Vadis RUU Pemilu

Selasa, 18 Juli 2017 - 07:43 WIB
Quo Vadis RUU Pemilu
Quo Vadis RUU Pemilu
A A A
Adi Prayitno
Dosen Politik FISIP UIN Jakarta dan Peneliti The Political Literacy Institute

PEMBAHASAN RUU Penyelenggaraan Pemilu akhirnya selesai dibahas di tingkat pansus. Ada tiga hasil penting yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Satu di antaranya membawa lima paket isu krusial RUU Pemilu ke sidang paripurna pada Kamis, 20 Juli, untuk diambil keputusan.

Dalam lima paket isu yang ditawarkan, semua fraksi setuju soal sistem pemilu harus terbuka. Hanya, perbedaan signifikan terlihat pada poin ambang batas syarat pencapresan (presidential threshold ) , ambang batas perolehan suara parlemen (parliamentary threshold ) , alokasi kursi per dapil, dan metode konversi suara.

Sejak awal konfigurasi kekuatan politik di Senayan terbelah menyikapi isu krusial ini. Apakah ambang batas minimum syarat pencapresan 20-25%, 10-15%, atau tanpa ambang batas (0%). Sementara usulan soal ambang batas parlementer ada perbedaan mencolok, masih stabil di kisaran 3,5%, 4%, dan atau 5%.

Sedangkan soal metode konversi suara menawarkan dua alternatif yakni quota hare atau saint lague murni. Begitu pun tentang alokasi kursi per dapil, opsinya di seputar 3-10% atau 3-8%. Tak ada perbedaan yang sangat menonjol.

Publik berharap lima paket isu yang akan dibawa ke sidang paripurna DPR menjadi titik kompromi akhir RUU Pemilu yang dramatis. Sebab, jika masih terjadi deadlock , usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk kembali ke UU Pemilu lama Nomor 8/2012 tentang Pemilu bisa jadi kenyataan.

Bukan hanya langkah mundur, UU Penyelenggaraan Pemilu lama juga tak mengatur keserentakan pemilu seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Belum lagi soal ketidakmungkinan menganulir sejumlah poin penting yang sudah ditetapkan Pansus RUU Pemilu. Betapa mubazirnya waktu, anggaran, dan tenaga jika akhirnya Pemilu 2019 dipaksa mengacu pada UU Pemilu lama.

Karena itu, tak ada alasan untuk tidak menyepakati lima paket isu krusial tersebut. Kuncinya adalah political will untuk menyudahi tarik ulur politik dengan mekanisme voting terbuka di DPR. Ini solusi cerdas ketimbang kembali pada UU Pemilu sebelumnya.

Sandera Presidential Threshold

Jika ditilik secara seksama tiap rangkaian proses pembahasan RUU Pemilu, satu-satunya isu krusial yang menjadi poin "harga mati" ialah soal ambang batas syarat pencapresan. Fraksi-fraksi di DPR terbelah ekstrem yang berujung deadlock.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1360 seconds (11.97#12.26)