Gerindra Konsisten Presidential Threshold 0%
Kamis, 13 Juli 2017 - 18:00 WIB
Gerindra Konsisten Presidential Threshold 0%
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kembali menegaskan dukungan ditiadakannya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam pemilu serentak 2019.
Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penerapan ambang batas pencalonan presiden di Pemilu 2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait penyelenggaraan pemilu serentak.
"Gerindra dari awal ingin 0%. Alasannya, sesuai dengan UUD 45 dan putusan MK," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
(Baca juga: Keberhasilan Presidential Threshold Dipertanyakan, Begini Jawaban Mendagri)
Disebutkan Muzani, upaya pemerintah beserta koalisinya untuk mematok ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% tidak berdasar. Terlebih bila angka ambang batas pengajuan presiden mengacu pada hasil pemilu 2014.
"Kalau disertakan threshold, hasil pemilu mana yang kita gunakan? Hasil pemilu 2014 yang akan kita gunakan di 2019 itu sudah kita gunakan pada saat Gerindra mencalonkan Prabowo-Hatta. PDIP mencalonkan Jokowi-Jusuf Kalla. Masa mau kita gunakan di pemilu berbeda tapi tiketnya sama," ucap Muzani.
Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penerapan ambang batas pencalonan presiden di Pemilu 2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait penyelenggaraan pemilu serentak.
"Gerindra dari awal ingin 0%. Alasannya, sesuai dengan UUD 45 dan putusan MK," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
(Baca juga: Keberhasilan Presidential Threshold Dipertanyakan, Begini Jawaban Mendagri)
Disebutkan Muzani, upaya pemerintah beserta koalisinya untuk mematok ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% tidak berdasar. Terlebih bila angka ambang batas pengajuan presiden mengacu pada hasil pemilu 2014.
"Kalau disertakan threshold, hasil pemilu mana yang kita gunakan? Hasil pemilu 2014 yang akan kita gunakan di 2019 itu sudah kita gunakan pada saat Gerindra mencalonkan Prabowo-Hatta. PDIP mencalonkan Jokowi-Jusuf Kalla. Masa mau kita gunakan di pemilu berbeda tapi tiketnya sama," ucap Muzani.
(maf)
