Kuasa Hukum Curiga Kasus SMS dan Mobile 8 Sengaja Dimunculkan Pasca Pilkada
Kamis, 06 Juli 2017 - 16:53 WIB
Kuasa Hukum Curiga Kasus SMS dan Mobile 8 Sengaja Dimunculkan Pasca Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Kuasa Hukum PT Mobile 8 Hotman Paris Hutapea yang juga kuasa hukum Chairman & CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menilai ada dua peristiwa hukum yang sengaja dimunculkan kembali pasca Pilkada DKI Jakarta.
Menurutnya, kasus itu seperti tudingan pesan singkat atau SMS Hary Tanoe kepada Jaksa Yulianto dan pengusutan kembali restitusi pajak Mobile 8. Hotman menganggap dua kasus tersebut erat kaitannya dengan kontestasi Pilkada DKI 2017.
"Yang jelas dua kasus ini mulai tiba-tiba setelah Pilkada DKI," ujar Hotman di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Hotman menjelaskan, kasus pesan singkat tidak dapat dibuktikan unsur ancamannya. Sebab, redaksi dalam pesan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana ancaman. Sementara kasus Mobile 8, sudah ada putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Anehnya, Jaksa Yulianto yang memperkarakan Hary Tanoe justru sebagai pihak yang menangani perkara Mobile 8. "Itu kan namanya konflik of interest. Sekali lagi putusan praperadilan PN Jaksel bukan karena kurang bukti tapi karena masalah restitusi pajak Mobile 8 adalah kewenangan penyidik Kantor Dirjen Pajak," pungkasnya.
Menurutnya, kasus itu seperti tudingan pesan singkat atau SMS Hary Tanoe kepada Jaksa Yulianto dan pengusutan kembali restitusi pajak Mobile 8. Hotman menganggap dua kasus tersebut erat kaitannya dengan kontestasi Pilkada DKI 2017.
"Yang jelas dua kasus ini mulai tiba-tiba setelah Pilkada DKI," ujar Hotman di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Hotman menjelaskan, kasus pesan singkat tidak dapat dibuktikan unsur ancamannya. Sebab, redaksi dalam pesan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana ancaman. Sementara kasus Mobile 8, sudah ada putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Anehnya, Jaksa Yulianto yang memperkarakan Hary Tanoe justru sebagai pihak yang menangani perkara Mobile 8. "Itu kan namanya konflik of interest. Sekali lagi putusan praperadilan PN Jaksel bukan karena kurang bukti tapi karena masalah restitusi pajak Mobile 8 adalah kewenangan penyidik Kantor Dirjen Pajak," pungkasnya.
(kri)
