Presidential Threshold 0% Dinilai Paling Logis
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menilai penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) merupakan opsi paling masuk akal. Pasalnya, pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) digelar bersamaan mulai tahun 2019 mendatang.
"Kita melihat yang paling logis ya 0%," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Kendati demikian, diakuinya bahwa posisi Partai Demokrat bukan partai politik (parpol) papan atas. "Kita menempati posisi 10,9 %," papar wakil ketua DPR ini.
(Baca juga: KPU Masih Godok Tahapan Pemilu 2019)
Sehingga menurut dia, presidential threshold itu perlu dibicarakan bersama oleh semua parpol. "Keinginan Demokrat paling tidak, ada yang diakomodir, kita cari titik temu," ungkapnya.
Adapun lima isu krusial yang masih tersisa dalam pembahasan revisi UU Pemilu, yakni syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), syarat presidential threshold, metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan, dan sistem pemilu.
"Kita melihat yang paling logis ya 0%," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Kendati demikian, diakuinya bahwa posisi Partai Demokrat bukan partai politik (parpol) papan atas. "Kita menempati posisi 10,9 %," papar wakil ketua DPR ini.
(Baca juga: KPU Masih Godok Tahapan Pemilu 2019)
Sehingga menurut dia, presidential threshold itu perlu dibicarakan bersama oleh semua parpol. "Keinginan Demokrat paling tidak, ada yang diakomodir, kita cari titik temu," ungkapnya.
Adapun lima isu krusial yang masih tersisa dalam pembahasan revisi UU Pemilu, yakni syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), syarat presidential threshold, metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan, dan sistem pemilu.
(maf)