Penegakan Hukum yang Tak Profesional Ganggu Citra Pemerintah
Sabtu, 01 Juli 2017 - 19:14 WIB
Penegakan Hukum yang Tak Profesional Ganggu Citra Pemerintah
A
A
A
YOGYAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) Muhammad Khambali menilai penanganan hukum yang tidak profesional akan berdampak terhadap citra pemerintah.
Menurut dia, penegak hukum harus berhati-hati dalam menetapkan sesorang menjadi tersangka. “Memang benar pada akhirnya terserah pengadilan memutuskannya, tetapi jangan kemudian hukum dan penegakkannya menjadi semacam hantu yang menghantui rakyat,” kata doktor hukum pidana ini, Sabtu (1/7/2017).
Menyikapi polemik SMS Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada Jaksa Yulianto yang saat ini ditangani Polri, Khambali menilai tidak melihat adanya unsur pidana dalam SMS tersebut. (Baca juga: Kasus SMS HT Terkesan Dibuat-buat dan Dipaksakan )
Menurut dia, jika tim penasihat hukum Hary Tanoe melakukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dan hakim mengabulkan maka status tersangka otomatis dicabut.
“Jika penegakan hukum dilakukan tidak profesional, secara lebih politis, apalagi diwarnai kepentingan pribadi dan golongan, dapat dipastikan rakyat tidak akan percaya. Bertubi-tubi sorotan miring dan nyinyir terhadap penegak hukum akan mendegradasi kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum itu sendiri,” ujarnya.
Menurut dia, penegak hukum harus berhati-hati dalam menetapkan sesorang menjadi tersangka. “Memang benar pada akhirnya terserah pengadilan memutuskannya, tetapi jangan kemudian hukum dan penegakkannya menjadi semacam hantu yang menghantui rakyat,” kata doktor hukum pidana ini, Sabtu (1/7/2017).
Menyikapi polemik SMS Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada Jaksa Yulianto yang saat ini ditangani Polri, Khambali menilai tidak melihat adanya unsur pidana dalam SMS tersebut. (Baca juga: Kasus SMS HT Terkesan Dibuat-buat dan Dipaksakan )
Menurut dia, jika tim penasihat hukum Hary Tanoe melakukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dan hakim mengabulkan maka status tersangka otomatis dicabut.
“Jika penegakan hukum dilakukan tidak profesional, secara lebih politis, apalagi diwarnai kepentingan pribadi dan golongan, dapat dipastikan rakyat tidak akan percaya. Bertubi-tubi sorotan miring dan nyinyir terhadap penegak hukum akan mendegradasi kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum itu sendiri,” ujarnya.
(maf)
