Jokowi Bertemu GNPF MUI, Alumni 212: Ulama Harus Segera Dibebaskan
Kamis, 29 Juni 2017 - 13:45 WIB
Jokowi Bertemu GNPF MUI, Alumni 212: Ulama Harus Segera Dibebaskan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo mengingatkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tidak hanya dimaknai sebagai simbolik semata.
Sambo mengatakan, pertemuan itu harus dimaksudkan untuk menghentikan kegaduhan selama ini, yakni dengan membebaskan ulama dari persoalan hukum yang ada. “Pertemuan itu harus bertujuan menyelamatkan dan membebaskan semua ulama, aktivis dan ormas Islam,” ujar Ansufri kepada SINDOnews, Kamis (29/6/2017).
Sambo meminta pertemuan itu tidak diembeli dengen kepentingan ekonomi dan politik. Menurut dia, pertemuan itu harus diartikan berdasarkan kepentingan umat Islam.
“Kami sambut baik jika pertemuan selama dilakukan untuk kepentingan umat Islam bukan segelintir orang atau pihak saja,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berlangsung secara tertutup, Minggu 25 Juni 2017 kemarin di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan itu, Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir menyampaikan hubungan antara pemerintah dan ulama saat ini, yang ditandai dengan gejolak saat Pilkada DKI, terjadi kesenjangan yang kuat.
Bachtiar menyebut pemerintah saat ini dalam setiap kebijakannya selalu berpendapat tidak menyudutkan umat Islam. Namun, GNPF menangkap perasaan umat Islam yang selalu dibenturkan dengan Pancasila, NKRI dan kebhinekaan.
Sambo mengatakan, pertemuan itu harus dimaksudkan untuk menghentikan kegaduhan selama ini, yakni dengan membebaskan ulama dari persoalan hukum yang ada. “Pertemuan itu harus bertujuan menyelamatkan dan membebaskan semua ulama, aktivis dan ormas Islam,” ujar Ansufri kepada SINDOnews, Kamis (29/6/2017).
Sambo meminta pertemuan itu tidak diembeli dengen kepentingan ekonomi dan politik. Menurut dia, pertemuan itu harus diartikan berdasarkan kepentingan umat Islam.
“Kami sambut baik jika pertemuan selama dilakukan untuk kepentingan umat Islam bukan segelintir orang atau pihak saja,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berlangsung secara tertutup, Minggu 25 Juni 2017 kemarin di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan itu, Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir menyampaikan hubungan antara pemerintah dan ulama saat ini, yang ditandai dengan gejolak saat Pilkada DKI, terjadi kesenjangan yang kuat.
Bachtiar menyebut pemerintah saat ini dalam setiap kebijakannya selalu berpendapat tidak menyudutkan umat Islam. Namun, GNPF menangkap perasaan umat Islam yang selalu dibenturkan dengan Pancasila, NKRI dan kebhinekaan.
(kri)
