DPD Minta Pemerintah Perhatikan Indonesia Timur

JAKARTA - Hingga kini masyarakat yang tinggal di provinsi kepulauan masih belum mendapat perhatian terkait fasilitas mudik seperti di Pulau Jawa. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan kesejahteraan dan pembangunan belum merata.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono dalam acara diskusi bersama wartawan yang mengangkat tema seputar mudik lebaran, di ruang Press Room DPR RI, Selasa (20/6/2017).

“Ini adalah kewajiban negara, DPR dan DPD harus cermati urusan ini karena kepentingan umum, hal ini sudah cukup lama terabaikan. Kemenhub dan pemerintah pusat harus melihat masalah di Indonesia bagian timur soal bagaimana sulitnya akses mudik bagi warga yang hendak mudik dari warga yang bekerja dan tinggal di provinsi kepulauan seperti NTT, NTB, Maluku, Kepri, Sulteng dan Sulawesi Tenggara," tutur Nono.

Nono menyampaikan tidak seperti di masyarakat pulau Jawa yang sering mendapatkan fasilitas pemerintah untuk mudik gratis, di Indonesia timur berbanding terbalik.

Kondisi di Indonesia timur, kata dia, faktor alam seperti angin kencang yang menyebabkan diturunkannya frekuensi penerbangan.

Oleh karena itu nono berharap Rancangan Undang-undangan Provinsi Kepulauan yang digagas DPD akan menjadi solusi komprehensif untuk masyarakat di Indonesia bagian timur.

Bukan saja soal transportasi, tapi juga prioritas dalam pembangunan lainnya. “Revisi Undang-undang Provinsi Kepulauan ini diharapkan bisa menjadi payung bagi provinsi kepulauan yang ada di NKRI,” paparnya.

Ketua Komite II Parlindungan Purba menyoroti soal kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik. “Saat kami rapat dengan Dirjen Perhubungan, kami dapat informasi angka kecelakaan pada tahun 2016 sebesar 1.289 hal yang signifikan turun karena di tahun 2015 kecelakaan mencapai angka 2.552. Dapat kami sampaikan bahwa jalan-jalan aspal diperlintasan kereta api juga diperbaiki agar lancar lalu lintaskendaraan di perlintasan,” tuturnya.

Parlin juga sampaikan agar kereta api bisa terintegrasi dengan bandara untuk meminimalisasi kemacetan di jalan raya.

“Semoga segera terealisasi di bandara Indonesia yang terintegrasi dengan transportasi umum kereta api sehingga bisa menurunkan tingkat kemacetan di jalan raya yang tentu saja menghemat waktu dan tenaga bagi masyarakat yang bepergian,” tuturnya.

Rencananya pada tanggal 22 Juni 2017, Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Ketua Komite II Parlindungan Purba akan memantau ke beberapa tempat seperti Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal Pulogadung, dan rumah potong hewan PD Dharmajaya di Cakung.