Kemenag Usul Gunakan Chip untuk Pantau Jamaah Haji

JAKARTA - Pemerintah mewacanakan penggunaan gelang dengan chip bagi para jamaah haji Indonesia. Gelang ber-chip ini bisa menjawab sejumlah persoalan yang selalu terjadi setiap tahunnya dalam pelaksanaan haji.

Hal itu dikatakan oleh Pelaksana tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Nur Syam kepada para petugas haji 1438 H/2017 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

"Gelang ber-chip ini bisa memastikan posisi jamaah, misalnya kalau yang bersangkutan hilang. Selain itu, petugas haji juga bisa memantau kesehatan jamaah haji pemakainya," ungkap Nur Syam, Jumat (16/6/2017).

Namun pemakaian teknologi tersebut belum bisa diterapkan mengingat mahalnya harga yang harus dibayar. Sebab harga per satu chip mencapai Rp1 juta sehingga bila jamaah hajinya 221.000 orang, maka anggarannya mencapai Rp221 miliar. "Kita masih terganjal anggaran, walaupun alat ini sangat membantu," ucapnya.

Nur Syam mengakui, masalah yang sama selalu membelit jamaah haji Indonesia. Salah satunya banyak jamaah yang tersesat.

"Sulit untuk menghilangkan sama sekali masalah. Karena walaupun tiap tahun diselenggarakan, tapi jamaah haji tiap tahun selalu berbeda. Akibatnya setiap tahun masalah sama juga terjadi," kata Nur Syam.

Sebelumnya, Ketua Tim Pengadaan Layanan Konsumsi di Arab Saudi, Arsyad Hidayat mengatakan, tahun ini jamaah haji akan mengenakan gelang barcode berisi data-data jamaah. Hal ini sesuai permintaan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait penerapan E-hajj.

(Baca juga: Jamaah Haji RI Dibagi 70 Maktab, Jarak Terjauh 1,5 Km)

Dikatakannya, tujuan dari pemakaian gelang barcode ini adalah untuk memastikan bahwa jamaah haji pemakainya sudah terjamin akomodasi, katering, dan transportasinya dalam prosesi haji.

"Bahannya dari kertas yang dibungkus plastik. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, mudah rusak. Jadi sebaiknya jangan dipakai saat berwudhu atau mandi," papar Arsyad.

Ditanya apakah banyak tempat akan menye-scan gelang itu, dia menjawab, sepengetahuannya baru akan dilakukan di bandara. "Saya belum tahu apakah akan digunakan juga saat akan memasuki Arafah," imbuhnya.

Arsyad menambahkan, saat ini pemerintah tengah bernegosiasi dengan Arab Saudi sehubungan permintaan mereka agar check-in barang dilakukan saat bersamaan jamaah check-in di bandara. Pemerintah jelas menolak karena dikhawatirkan malah menghambat proses imigrasi dan membuat pesawat dekat.

"Masih dinegosiasikan. Karena akan mengubah sistem selama ini bahwa barang dikirim 24-48 jam sebelum jamaah diberangkatkan. Selain itu membantu menyaring barang-barang yang tidak dibolehkan dibawa di bagasi pesawat," paparnya.

Di mencontohkan, banyak jamaah yang membawa air zamzam. Padahal itu dilarang karena sebenarnya setiap jamaah mendapatkan jatah 5 liter air zamzam dan itu sudah disiapkan di Tanah Air.