Anak Buah Kembali Kena OTT KPK, Jaksa Agung Diminta Tanggung Jawab
Minggu, 11 Juni 2017 - 13:01 WIB
Anak Buah Kembali Kena OTT KPK, Jaksa Agung Diminta Tanggung Jawab
A
A
A
JAKARTA - Jaksa Agung M Prasetyo diminta bertanggungjawab lantaran masih ada anak buahnya yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK melakukan OTT terhadap Kepala Seksi Intel III Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba, Jumat 9 Juni 2017 lalu.
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni mengatakan, OTT KPK yang berulangkali terhadap oknum kejaksaan membuktikan bahwa pembinaan di internal Korps Adhyaksa itu mengalami permasalahan yang serius.
Dia menambahkan, sistem pembinaan yang sekarang diterapkan oleh M Prasetyo tidak mampu mencegah terjadinya korupsi. "Dengan terus berulangnya OTT terhadap oknum kejaksaan membuktikan bahwa penyakit itu sudah sangat kronis (di) tubuh kejaksaan," ujar Sya'roni kepada SINDOnews, Minggu (11/6/2017).
Maka itu, menurut dia, tidak tepat jika masih menyebutnya sebagai pelanggaran oknum, melainkan bisa dikatakan bahwa sistem pembinaan di internal kejaksaan yang bermasalah. Karena itu, dia berpendapat, dibutuhkan langkah-langkah penyembuhan yang komprehensif.
Bila perlu, kata dia, melakukan amputansi terhadap siapa pun yang merusak integritas kejaksaan. "Pimpinan tertinggi kejaksaan tidak lepas tangan atas maraknya OTT, alibi yang selama ini dikemukakan dengan menimpakan kesalahan pada oknum perlu dikoreksi, sudah saatnya pimpinan tertinggi menyatakan bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas perilaku bawahan," paparnya.
Sementara langkah berikutnya, kata dia, adalah melakukan pembersihan secara total di tubuh kejaksaan.
Diketahui, OTT KPK terhadap oknum kejaksaan pada Jumat 9 Juni 2017 dini hari bukan yang pertama kali. Bahkan tak hanya KPK, tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pun tercatat beberapa kali melakukan OTT terhadap oknum pegawai kejaksaan.
Pada April 2016, dua oknum jaksa di Kejati Jawa Barat juga diamankan KPK dalam OTT. Kemudian, Jaksa Ahmad Fauzi dari Kejati Jawa Timur pun pernah terjaring OTT KPK.
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni mengatakan, OTT KPK yang berulangkali terhadap oknum kejaksaan membuktikan bahwa pembinaan di internal Korps Adhyaksa itu mengalami permasalahan yang serius.
Dia menambahkan, sistem pembinaan yang sekarang diterapkan oleh M Prasetyo tidak mampu mencegah terjadinya korupsi. "Dengan terus berulangnya OTT terhadap oknum kejaksaan membuktikan bahwa penyakit itu sudah sangat kronis (di) tubuh kejaksaan," ujar Sya'roni kepada SINDOnews, Minggu (11/6/2017).
Maka itu, menurut dia, tidak tepat jika masih menyebutnya sebagai pelanggaran oknum, melainkan bisa dikatakan bahwa sistem pembinaan di internal kejaksaan yang bermasalah. Karena itu, dia berpendapat, dibutuhkan langkah-langkah penyembuhan yang komprehensif.
Bila perlu, kata dia, melakukan amputansi terhadap siapa pun yang merusak integritas kejaksaan. "Pimpinan tertinggi kejaksaan tidak lepas tangan atas maraknya OTT, alibi yang selama ini dikemukakan dengan menimpakan kesalahan pada oknum perlu dikoreksi, sudah saatnya pimpinan tertinggi menyatakan bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas perilaku bawahan," paparnya.
Sementara langkah berikutnya, kata dia, adalah melakukan pembersihan secara total di tubuh kejaksaan.
Diketahui, OTT KPK terhadap oknum kejaksaan pada Jumat 9 Juni 2017 dini hari bukan yang pertama kali. Bahkan tak hanya KPK, tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pun tercatat beberapa kali melakukan OTT terhadap oknum pegawai kejaksaan.
Pada April 2016, dua oknum jaksa di Kejati Jawa Barat juga diamankan KPK dalam OTT. Kemudian, Jaksa Ahmad Fauzi dari Kejati Jawa Timur pun pernah terjaring OTT KPK.
(mhd)
