Audit BPK Pecut PPP Perbaiki Tata Keuangan Partai
Rabu, 07 Juni 2017 - 18:41 WIB
Audit BPK Pecut PPP Perbaiki Tata Keuangan Partai
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin bersemangat untuk memperbaiki tata kelola keuangannya. Sebab penyimpangan penggunaan dana bantuan partai politik (parpol) tahun 2016 yang bersumber dari APBN kepada PPP, tidak ditemukan dalam hasil audit BPK.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani mengatakan, audit BPK atas penggunaan dana bantuan parpol tahun 2016 yang bersumber dari APBN, telah dipaparkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Alhamdulillah, PPP termasuk satu di antara tiga partai politik yang hasil audit BPK-nya atas penggunaan dana bantuan parpolnya tidak ada temuan penyimpangan penggunaan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam tata kelola dana parpol," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Sementara dua parpol lainnya adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Tentu hasil audit BPK ini membuat kami lebih bersemangat untuk memperbaiki tata kelola keuangan di PPP," papar anggota komisi III DPR ini.
Dia menjelaskan, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar Pondok Gede tahun 2016 memang bertekad untuk membuat pengelolaan dan pencatatan keuangan di internalnya memenuni standar akuntansi yang berlaku umum.
"Disamping mengupayakan terus-menerus bahwa keuangan partai bersumber dari dan digunakan untuk hal-hal yang tidak melanggar hukum," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani mengatakan, audit BPK atas penggunaan dana bantuan parpol tahun 2016 yang bersumber dari APBN, telah dipaparkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Alhamdulillah, PPP termasuk satu di antara tiga partai politik yang hasil audit BPK-nya atas penggunaan dana bantuan parpolnya tidak ada temuan penyimpangan penggunaan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam tata kelola dana parpol," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Sementara dua parpol lainnya adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Tentu hasil audit BPK ini membuat kami lebih bersemangat untuk memperbaiki tata kelola keuangan di PPP," papar anggota komisi III DPR ini.
Dia menjelaskan, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar Pondok Gede tahun 2016 memang bertekad untuk membuat pengelolaan dan pencatatan keuangan di internalnya memenuni standar akuntansi yang berlaku umum.
"Disamping mengupayakan terus-menerus bahwa keuangan partai bersumber dari dan digunakan untuk hal-hal yang tidak melanggar hukum," pungkasnya.
(maf)
