Mahfud MD Sebut UKP-PIP untuk Perkuat Kembali Ideologi Pancasila
Rabu, 07 Juni 2017 - 15:11 WIB
Mahfud MD Sebut UKP-PIP untuk Perkuat Kembali Ideologi Pancasila
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Mahfud MD mengungkapkan belum ada hal substansi yang diputuskan dalam rapat perdana UKP-PIP.
Mahfud menjelaskan rapat perdana hanya berbicara mengenai teknis rencana pertemuan Dewan Pengarah yang dilakukan setiap bulan.
"Tetapi di atas unit ini kan dibentuk untuk menguatkan, menyosialisasikan kembali Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Itu saja, yang lain-lain teknis saja," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/6/2017). (Baca juga: Rapat Perdana, UKP-PIP Tunjuk Megawati Jadi Dewan Pengarah )
Menurut Mahfud, kewenangan Dewan Pengarah UKP-PIP telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden.
Dalam peraturan tersebut, kata dia, Dewan Pengarah ikut merumuskan kebijakan pemerintah berkenaan dengan Ideologi Pancasila, termasuk menghidupkan Pancasila dalam sanubari masyarakat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menilai UKP-PIP belum akan memetakan organisasi kemasyarakatan yang dianggap anti-Pancasila.
Terkait keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta UKP-PIP bertindak berdasarkan konteks kekinian, kata dia, posisi Dewan Pengarah yang dianggap sebagai tokoh-tokoh senior tidak mempersoalkan hal tersebut.
Menurut dia, Dewan Pengarah hanya sebatas memberikan arahan, sementara implementasinya berada di eksekutif UKP-PIP.
"Yang mengaktualkan dalam kata kekinian itu nanti adalah eksekutifnya yang dipimpin Yudi Latief," ucapnya. (Baca juga: Jadi Kepala UKP-PIP, Ini Misi Yudi Latief )
Mahfud menjelaskan rapat perdana hanya berbicara mengenai teknis rencana pertemuan Dewan Pengarah yang dilakukan setiap bulan.
"Tetapi di atas unit ini kan dibentuk untuk menguatkan, menyosialisasikan kembali Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Itu saja, yang lain-lain teknis saja," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/6/2017). (Baca juga: Rapat Perdana, UKP-PIP Tunjuk Megawati Jadi Dewan Pengarah )
Menurut Mahfud, kewenangan Dewan Pengarah UKP-PIP telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden.
Dalam peraturan tersebut, kata dia, Dewan Pengarah ikut merumuskan kebijakan pemerintah berkenaan dengan Ideologi Pancasila, termasuk menghidupkan Pancasila dalam sanubari masyarakat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menilai UKP-PIP belum akan memetakan organisasi kemasyarakatan yang dianggap anti-Pancasila.
Terkait keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta UKP-PIP bertindak berdasarkan konteks kekinian, kata dia, posisi Dewan Pengarah yang dianggap sebagai tokoh-tokoh senior tidak mempersoalkan hal tersebut.
Menurut dia, Dewan Pengarah hanya sebatas memberikan arahan, sementara implementasinya berada di eksekutif UKP-PIP.
"Yang mengaktualkan dalam kata kekinian itu nanti adalah eksekutifnya yang dipimpin Yudi Latief," ucapnya. (Baca juga: Jadi Kepala UKP-PIP, Ini Misi Yudi Latief )
(dam)
