Jokowi Lantik UKP-PIP, Ini Harapan Nahdlatul Ulama
Jokowi Lantik UKP-PIP, Ini Harapan Nahdlatul Ulama
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Dewan Pengarah dan Eksekutif Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, pada Rabu (07/06/2017).
UKP-PIP diharapkan, dapat mendorong pembelajaran yang segar dan konkret atas nilai-nilai Pancasila. Di tengah benturan ideologi di Indonesia, UKP-PIP memiliki peran strategis untuk mengkampanyekan Pancasila dalam perspektif kekinian.
Dewan Pengarah UKP-PIP, yakni: Megawati Soekarno Putri, Try Sutrisno, Prof Dr KH Ma'ruf Amin, Prof Dr KH Said Aqil Siradj, Prof Dr Syafii Ma'arif, Prof Dr Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siradj, yang menjadi Dewan Pengarah UKP-PIP, mengungkapkan harapannya atas kinerja Unit Kerja Kepresidenan ini. "Selama ini, bangsa Indonesia telah mendapat tantangan yang demikian besar, khususnya dalam prinsip dan ideologi berbangsa. Warga negeri ini, harus memahami kembali Pancasila dalam perspektif yang segar, kontekstual. NU sejak awal, konsisten merawat dan menjaga Pancasila," ungkap Kiai Said lewat rilis yang diterima SINDOnews.
Ketua Umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama M Nabil Haroen, menyatakan harapan besarnya atas UKP-PIP. "NU telah membuktikan, dalam segenap narasi sejarahnya, betapa warga Nahdliyin konsisten menjaga Pancasila, sebagai ideologi negara dan prinsip kebangsaan. Bahkan, NU jelas membangun jembatan antara nilai-nilai Islam dan Pancasila, yang harmonis dan kontekstual," jelas Nabil.
"Kita dapat membaca rangkaian yang jelas, sejak 1945, 1965, hingga 1984, hingga era Reformasi, NU memaknai momentum besar kebangsaan dengan rujukan Pancasila dan nilai-nilai Islam. Untuk sekarang ini, Pancasila harus menjadi prinsip kebangsaan di tengah ancaman ideologi transnasional," terangnya.
Nabil menambahkan, untuk sekarang, UKP-PIP dapat mengembangkan program internalisasi Pancasila yang lebih kontekstual. "UKP-PIP harus didorong menjadi unit kerja yang memiliki peran signifikan menguatkan, mengkampanyekan Pancasila agar lebih segar. Seraya, menyiapkan strategi membendung ideologi transnasional yang mengancam negeri ini. Tapi, jangan sampai Pancasila hanya sebagai stempel, harus ada pemaknaan dan program relevan yang terstruktur dan terkoneksi dengan ormas-ormas di negeri ini," harapnya.
Nahdlatul Ulama, selama ini menjadi organisasi kemasyarakatan yang paling konsisten merawat Pancasila, ketika ideologi negara ini mengalami ancaman sepanjang sejarah bangsa.
UKP-PIP diharapkan, dapat mendorong pembelajaran yang segar dan konkret atas nilai-nilai Pancasila. Di tengah benturan ideologi di Indonesia, UKP-PIP memiliki peran strategis untuk mengkampanyekan Pancasila dalam perspektif kekinian.
Dewan Pengarah UKP-PIP, yakni: Megawati Soekarno Putri, Try Sutrisno, Prof Dr KH Ma'ruf Amin, Prof Dr KH Said Aqil Siradj, Prof Dr Syafii Ma'arif, Prof Dr Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siradj, yang menjadi Dewan Pengarah UKP-PIP, mengungkapkan harapannya atas kinerja Unit Kerja Kepresidenan ini. "Selama ini, bangsa Indonesia telah mendapat tantangan yang demikian besar, khususnya dalam prinsip dan ideologi berbangsa. Warga negeri ini, harus memahami kembali Pancasila dalam perspektif yang segar, kontekstual. NU sejak awal, konsisten merawat dan menjaga Pancasila," ungkap Kiai Said lewat rilis yang diterima SINDOnews.
Ketua Umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama M Nabil Haroen, menyatakan harapan besarnya atas UKP-PIP. "NU telah membuktikan, dalam segenap narasi sejarahnya, betapa warga Nahdliyin konsisten menjaga Pancasila, sebagai ideologi negara dan prinsip kebangsaan. Bahkan, NU jelas membangun jembatan antara nilai-nilai Islam dan Pancasila, yang harmonis dan kontekstual," jelas Nabil.
"Kita dapat membaca rangkaian yang jelas, sejak 1945, 1965, hingga 1984, hingga era Reformasi, NU memaknai momentum besar kebangsaan dengan rujukan Pancasila dan nilai-nilai Islam. Untuk sekarang ini, Pancasila harus menjadi prinsip kebangsaan di tengah ancaman ideologi transnasional," terangnya.
Nabil menambahkan, untuk sekarang, UKP-PIP dapat mengembangkan program internalisasi Pancasila yang lebih kontekstual. "UKP-PIP harus didorong menjadi unit kerja yang memiliki peran signifikan menguatkan, mengkampanyekan Pancasila agar lebih segar. Seraya, menyiapkan strategi membendung ideologi transnasional yang mengancam negeri ini. Tapi, jangan sampai Pancasila hanya sebagai stempel, harus ada pemaknaan dan program relevan yang terstruktur dan terkoneksi dengan ormas-ormas di negeri ini," harapnya.
Nahdlatul Ulama, selama ini menjadi organisasi kemasyarakatan yang paling konsisten merawat Pancasila, ketika ideologi negara ini mengalami ancaman sepanjang sejarah bangsa.
(kri)
Explore More