Kata Kita Tentang Polisi Kini

Reza Indragiri Amriel
Psikolog Forensik, Mantan Peserta Community
Policing Development Program di Jepang

JULI, bulan ketika Polri merayakan hari ulang tahunnya, masih beberapa pekan lagi. Kemarin juga tidak ada upacara serah terima jabatan pejabat tinggi Polri. Namun, Markas Besar Polri memang sedang berbunga-bunga gara-gara kebanjiran karangan bunga. Pesan yang tertulis di seluruh karangan bunga itu senada: Dukungan bagi Korps Tribrata.

Banyak kalangan, sebagaimana tergambar pada warta dan obrolan di media sosial, skeptis bahwa deretan karangan bunga di Mabes Polri merupakan aksi spontan masyarakat. Mereka yang skeptis yakin ada rencana matang, bahkan rekayasa, sebagaimana karangan bunga untuk BTP yang juga sempat rimbun di Kantor Balai Kota DKI pekan silam.

Saya sendiri melihat karangan bunga untuk Polri dengan sukacita. Tebaran bunga beraneka warna sangat kontras dengan hasil survei yang dilakukan Global Corruptor Barometer atau GCB (2017).

Laporan lengkap survei tersebut kunjungi: http://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_asia_pacific_global_corruption_barometer) memunculkan interpretasi yang kurang menyenangkan. Meski begitu, interpretasi ini diharapkan makin menyemangati Polri untuk terus mawas diri agar dapat menjadi institusi yang bereputasi baik di mata masyarakat.

Temuan yang tidak menggembirakan, hampir 70% responden menilai bahwa korupsi di Indonesia memburuk. Bersama lembaga lain, polisi masih berada di urutan tinggi sebagai lembaga yang dipersepsikan korup. Sementara temuan yang menggembirakan adalah responden kini merasa lebih berdaya melawan korupsi. Catatan penting, temuan survei GCB adalah tentang persepsi, bukan tentang fakta korupsi itu sendiri.

Bagaimana menjelaskan tali-temali antartemuan tersebut? Survei menunjukkan bahwa pada satu sisi khalayak luas masih memiliki keraguan untuk mengandalkan polisi sebagai institusi pemberantasan korupsi yang situasinya makin menggurita. Di sisi lain, keyakinan masyarakat akan keberdayaan diri mereka merupakan indikasi positif bahwa telah muncul kesadaran untuk memfungsikan diri sendiri sebagai agen perubahan, yaitu aktor yang berprakarsa penuh menolak keterlibatan dalam berbagai situasi yang terasosiasi dengan korupsi, tidak melakukan korupsi, maupun mencegah berlanjutnya tindak korupsi.

Ini suasana batiniah yang positif, bahwa secara gradual masyarakat tidak lagi hanya bisa bertumpu pada otoritas tertentu dalam rangka mengatasi korupsi. Masyarakat kini lebih insaf akan pentingnya sikap proaktif dan mengandalkan diri sendiri dalam memerangi kejahatan korupsi.

Jelas, sikap konstruktif masyarakat dalam menentang korupsi itu menggugurkan adagium "polisi adalah bayang-bayang masyarakat". Lewat survei tersebut, publik seolah ingin mengatakan bahwa andaikata polisi masih dipersepsikan korup, kesan tentang polisi itu tidak lagi sebangun dengan masyarakat. Masyarakat tampaknya kian bersikap kontra terhadap korupsi, sedangkan di benak publik, polisi masih belum lepas dari kesan korupsi yang melekat begitu erat.

Berbeda dengan tafsiran saya, Ketua SETARA Institute Hendardi membaca survei GCB dengan menyimpulkan adanya perbaikan pada lembaga Polri. Terbukti, dalam rilis medianya pada 15 Maret lalu, Polri tidak lagi berada posisi sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Publik pantas gembira menyimak pernyataan Hendardi.

Tafsiran Hendardi tentang tren positif polisi di benak publik bisa kian berbeda kisah apabila dihadap-hadapkan dengan data empiris. Saya mengambil sampel data pelanggaran lalu lintas Polda Metro Jaya (PMJ) yang dipublikasikan belum lama ini. Angka pelanggaran lalu lintas terus meninggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaku pelanggaran yang tergolong masih berusia anak-anak juga menunjukkan pertambahan jumlah yang nyata.

Data empiris PMJ tersebut memperlihatkan bahwa perilaku aktual (bukan sebatas persepsi atau pun klaim) masyarakat kian jauh dari "taat pada hukum" atau pun sebatas "takut pada polisi". Apabila kita berpegang pada tamsil bahwa budaya suatu bangsa tercermin pada perilaku berlalu lintas warganya, bisa ditarik simpulan berdasarkan data empiris PMJ bahwa dewasa ini masyarakat semakin tak berbudaya.

Nah, sekarang kita kaitkan data empiris PMJ dengan simpulan Hendardi bahwa masyarakat lebih puas terhadap polisi. Kepuasan terhadap polisi mengindikasikan bahwa sikap masyarakat semestinya paralel dengan sikap polisi selaku institusi penegakan hukum.

Bagi saya, ini membingungkan. Bagaimana masyarakat bisa menyatakan lebih puas terhadap polisi, tapi faktanya kian banyak melakukan pelanggaran hukum? Bagaimana menemukan nalar bahwa masyarakat bersikap positif terhadap polisi, tapi pada saat yang sama justru menampilkan tindak-tanduk yang melecehkan (penegak) hukum?

Mengakhiri perdebatan tentang tafsiran atas survei Global Corruption Barometer, mari kita berpikiran terang. Sebagaimana kata Hendardi, polisi kini dipandang tidak lagi sekorup dulu dan masyarakat pun puas terhadap kinerja polisi. Jika simpulan Hendardi menjadi acuan, sungguh-sungguh itu patut disyukuri.

Kendati demikian, penting digarisbawahi: tolok ukur hakiki kinerja polisi sesungguhnya tidak terletak pada dirinya sendiri. Indikator sejati keberhasilan kerja polisi adalah ketika masyarakat luas telah menjelmakan diri mereka sebagai insan yang taat hukum.
Menjelmakan diri, bukan sebatas memersepsikan diri. Pastinya, menjadikan publik sebagai insan taat hukum bukan indikator kerja apalagi tugas bagi polisi semata. Itu tugas semua pihak, terutama seluruh otoritas penegakan hukum.

Bertitik tolak dari itu semua, saya berusaha keras membangun tafsiran secerah mungkin atas datangnya sekian banyak karangan bunga ke Mabes Polri. Betapa pun survei Global Corruptor Barometer membuat ulu hati terasa ditonjok kuat-kuat, tapi karangan bunga ke Mabes Polri merupakan simbol masih adanya asa khalayak terhadap komitmen profesionalisme korps Tribrata. Allahu a'lam.