Pemerintah Harus Serius Lakukan Pembinaan Ormas

JAKARTA - Pemerintah diminta serius melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Indonesia. Hal ini sebagai upaya mencegah adanya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila masuk ke dalam ormas-ormas Indonesia.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN), Adi Prayitno mengatakan pemerintah sejauh ini tidak terlihat melakukan pembinaan kepada ormas-ormas yang ada. Padahal dengan pembinaan inilah maka ormas-ormas yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat diminimalisir.

"Pemerintah tidak serius melakukan pembinaan. Jadi seperti memadamkan api saat kebakaran,” ungkapnya di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).

Dia mengatakan adanya kasus pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memperlihatkan pemerintah tidak melakukan upaya preventif dan terkesan tebang pilih. Menurutnya jika HTI dinilai bertentangan sejak awal sudah sejak awal pemerintah melakukan
pembinaan.

"Kalau dibilang tidak berlandaskan Pancasila tapi terdaftar. Kalaupun dalam kegiatannya juga bertentangan kenapa tidak dibina dan ditertibkan sejak awal? Itu saya ras ayang belum dilakukan peemrintah. Kan ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang (UU)," katanya.

Menurutnya sikap pemerintah yang tidak hati-hati ini akan menimbulkan dampak yang buruk. Apalagi saat ini kondisi masyarakat masih terbelah pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta kemarin. Polemik di tengah masyarakat pun akan semakin menguat.

"Masyarakat sedang terbelah dan jika pemerintah langsung membubarkan maka bisa dianggap rezim ini tidak ramah pada kelompok Islam," tuturnya.

Menurutnya, sebenarnya banyak ormas yang meskipun berlandaskan Pancasila tapi kegiatannya tidak mencerminkan itu. Pemerintah harusnya lebih detail lagi dalam memperlajari ini. Menurutnya tidak masalah jika pemerintah mengambil tindakan tapi haruslah sesuai prosedur dan tidak terkesan represif.

"Masih ada ormas yang isinya tawuran, dan sweeping. Itu masih dibiarkan. Pembinaan tidak jalan. Saya pikir sosialisasi empat pilar hanya di elite,” kata Adi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengingatkan agar pemerintah bersikap adil dan tidak tebang pilih. Menurutnya sudah seharusnya pemerintah menegakan aturan yang ada.

"Jangan asal gunakan kekuasaan. Ini membubarkan HTI tiba-tiba. Kalau sampai kalah bisa malu di pengadilan pemerintah," ungkapnya.