Pemerintah Tak Akan Kompromi dengan Pihak yang Anti-Pancasila
Jum'at, 12 Mei 2017 - 15:26 WIB
Pemerintah Tak Akan Kompromi dengan Pihak yang Anti-Pancasila
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) akan menindak tegas pihak yang mengancam kedaulatan Indonesia. Pemerintah juga enggan berkompromi dengan pihak yang mengkampanyekan ideologi anti-Pancasila.
"Kita tidak akan kompromi dengan pihak lain yang mengancam ideologi Indonesia," ucap Menko Polhukam Wiranto dalam sebuah konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).
Wiranto membeberkan, kini pemerintah tengah merumuskan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membangun jiwa patriotisme dan Bela negara dalam bingkai Nawacita. Di sisi lain, ada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengkampanyekan ideologi anti-Pancasila.
Masih kata Wiranto, Indonesia sebagai negara telah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Segenap rakyat telah bersusah payah mempertahankan warisan ini. "Tatkala NKRI terancam, pemerintah jelas akan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini," tegas Wiranto.
(Baca juga: HTI Sebut Khilafah Ajaran Islam, Disebut dalam Alquran)
Karenanya, mantan Panglima ABRI ini mengajak semua pihak memahami persoalan HTI. Baginya, persoalan yang mengancam kedaulatan NKRI bukan semata persoalan pemerintah. Wiranto pun membantah bila pemerintah tergesa-gesa dan gegabah dalam menyelesaikan persoalan HTI.
"Kita ajak para intelektual memahami masalah ini secara proportional, kongkrit, tidak bersenjata panjang lebar. Ini bukan masalah pemerintah, tapi masalah bangsa," ucap Wiranto.
"Saya harap penjelasan ini dapat dipahami, bahwa kita tidak gegabah, sewenang-wenang melakukan tindakan ini," imbuhnya.
"Kita tidak akan kompromi dengan pihak lain yang mengancam ideologi Indonesia," ucap Menko Polhukam Wiranto dalam sebuah konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).
Wiranto membeberkan, kini pemerintah tengah merumuskan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membangun jiwa patriotisme dan Bela negara dalam bingkai Nawacita. Di sisi lain, ada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengkampanyekan ideologi anti-Pancasila.
Masih kata Wiranto, Indonesia sebagai negara telah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Segenap rakyat telah bersusah payah mempertahankan warisan ini. "Tatkala NKRI terancam, pemerintah jelas akan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini," tegas Wiranto.
(Baca juga: HTI Sebut Khilafah Ajaran Islam, Disebut dalam Alquran)
Karenanya, mantan Panglima ABRI ini mengajak semua pihak memahami persoalan HTI. Baginya, persoalan yang mengancam kedaulatan NKRI bukan semata persoalan pemerintah. Wiranto pun membantah bila pemerintah tergesa-gesa dan gegabah dalam menyelesaikan persoalan HTI.
"Kita ajak para intelektual memahami masalah ini secara proportional, kongkrit, tidak bersenjata panjang lebar. Ini bukan masalah pemerintah, tapi masalah bangsa," ucap Wiranto.
"Saya harap penjelasan ini dapat dipahami, bahwa kita tidak gegabah, sewenang-wenang melakukan tindakan ini," imbuhnya.
(maf)
