Dipimpin Ketua Parpol, Fungsi DPD Tak Beda dengan DPR

JAKARTA - Terpilihnya Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai menjadi musibah bagi lembaga DPD.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan upaya penguatan kelembagaan di Indonesia. "Selama ini DPD mendapat dukungan dari berbagai kelompok baik LSM, akademisi dan sebagainya," tutur Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting‎, Pangi Syarwi Chaniago kepada SINDOnews, Minggu (9/4/2017). (Baca Juga: Terpilih Jadi Ketua DPD, Oesman Bertekad Makmurkan Daerah)

Setelah DPD dipimpin petinggi partai politik, kata dia, sulit bagi DPD bisa secara all out mendapat dukungan dari berbagai kelompok kepentingan dan masyarakat.
Dia menilai hal itu karena muncul penilaian DPD mengalami pergeseran fungsi kelembagaan.

Pangi mengatakan, pimpinan DPD dari parpol membuat lembaga ini tidak berbeda dengan DPR yang secara representatif ‎mewakili kepentingan partai. "Jadi wajar menguat belakangan wacana membubarkan DPD,"‎ ucap Pangi.

Dia menilai, tanpa unsur elite parpol di dalam DPD, sebenarnya lembaga ini sudah lama mengalami ketidakpastian makna. Menurut Pangi, terpilihnya Oesman Sapta Odang semakin menambah ketidakpastian.

Pangi menjelaskan, pembagian kekuasaan yang dianut di Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas mengatur fungsi masing-masing lembaga.

Terkait kelembagaan DPD, secara jelas ditegaskan bahwa para Senator merupakan representasi perwakilan daerah yang memawikili masing-masing provinsi.

Sementara, sambung dia, keterwakilan partai politik sudah diwakili kepentingannya oleh para anggota DPR. Anehnya, kata Pangi, banyak anggota DPD saat ini ‎yang memilih masuk ke partai politik.

"Harus dibedakan bahwa DPD adalah representasi daerah, sementara parpol merepresentasikan keterwakilan partai," ujarnya.