Oesman Sapta Terpilih Ketua DPD, Citra Politikus Tercoreng
Jum'at, 07 April 2017 - 09:07 WIB
Oesman Sapta Terpilih Ketua DPD, Citra Politikus Tercoreng
A
A
A
JAKARTA - Terpilihnya Oesman Sapta Odang atau dikenal OSO sebagai Ketua DPD dinilai semakin memperburuk citra elite politik. Ada kesan pemilihan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD sangat dipaksakan sehingga menimbulkan kekisruhan yang disaksikan publik.
Anggota Komisi II DPR, Muchtar Luthfi A Mutty mengatakan, kekisruhan yang dipertontonkan dalam proses pemilihan Oesman Sapta Odang itu menguatkan opini masyarakat bahwa elite politik hanya mengutamakan kepentingan pragmatis. Maka itu dia mengingatkan agar melihat kembali semangat pembentukan DPD.
"Kejadian di DPD semakin mengukuhkan sinisme rakyat kepada parlemen kita bahwa elite politik kita hanya sibuk mengurusi jabatan," ujar Muchtar melalui telepon, Jumat (7/4/2017). (Baca: Tidak Semua Senator Setuju Oesman Sapta Jadi Ketua DPD)
Proses pemilihan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD sempat diwarnai kericuhan karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA). Sebagian anggota DPD menolak pemilihan tersebut karena MA telah mencabut aturan tata tertib (tatib) baru yang mengubah masa jabatan pimpinan DPD sebelumnya lima tahun menjadi 2,5 tahun.
Anggota Komisi II DPR, Muchtar Luthfi A Mutty mengatakan, kekisruhan yang dipertontonkan dalam proses pemilihan Oesman Sapta Odang itu menguatkan opini masyarakat bahwa elite politik hanya mengutamakan kepentingan pragmatis. Maka itu dia mengingatkan agar melihat kembali semangat pembentukan DPD.
"Kejadian di DPD semakin mengukuhkan sinisme rakyat kepada parlemen kita bahwa elite politik kita hanya sibuk mengurusi jabatan," ujar Muchtar melalui telepon, Jumat (7/4/2017). (Baca: Tidak Semua Senator Setuju Oesman Sapta Jadi Ketua DPD)
Proses pemilihan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD sempat diwarnai kericuhan karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA). Sebagian anggota DPD menolak pemilihan tersebut karena MA telah mencabut aturan tata tertib (tatib) baru yang mengubah masa jabatan pimpinan DPD sebelumnya lima tahun menjadi 2,5 tahun.
(kur)
