Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Evaluasi Keberadaan DPD
Selasa, 04 April 2017 - 20:33 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Evaluasi Keberadaan DPD
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra Parlemen mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Evaluasi diperlukan agar DPD tidak mempertontonkan kegaduhan dan kembali perjuangkan aspirasi daerah.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang mewakili aspirasi daerah, kinerja DPD dalam tiga tahun terakhir tidak maksimal.
Menurutnya, alih-alih memperjuangkan aspirasi daerah, para anggota DPD justru mempertontonkan drama perebutan kekuasaan di parlemen.
"Sejak terpilih dan dilantik pada 2014, sama sekali tak ada produk kebijakan yang dilahirkan. Masyarakat justru disuguhi keributan perebutan kekuasaan," kata Fadli di Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Atas dasar itu, Fadli mendorong agar keberadaan DPD dalam struktur lembaga tinggi negara dikaji ulang. "Bila sudah tidak optimal, sebaiknya dibubarkan," ucap Fadli.
Dalam kesempatan itu, Fadli berpesan kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia agar tidak mudah lupa dengan peristiwa politik yang kini tengah terjadi di DPD. Dia mengingatkan agar pada Pemilu 2019 nanti, masyarakat tidak salah pilih.
"Masyarakat harus ingat, orang-orang yang menjabat saat ini, mereka hanya ribut dan tak perjuangkan aspirasi," tegas Fadli.
Senada dengan Fadli, peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz setuju adanya evaluasi menyeluruh terhadap DPD. Evaluasi dilakukan agar lembaga ini kembali berfungsi sebagai representasi rakyat daerah.
"Pembubaran DPD itu opsi terkahir bila tidak bisa dilakukan perbaikan," ucap Donal.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang mewakili aspirasi daerah, kinerja DPD dalam tiga tahun terakhir tidak maksimal.
Menurutnya, alih-alih memperjuangkan aspirasi daerah, para anggota DPD justru mempertontonkan drama perebutan kekuasaan di parlemen.
"Sejak terpilih dan dilantik pada 2014, sama sekali tak ada produk kebijakan yang dilahirkan. Masyarakat justru disuguhi keributan perebutan kekuasaan," kata Fadli di Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Atas dasar itu, Fadli mendorong agar keberadaan DPD dalam struktur lembaga tinggi negara dikaji ulang. "Bila sudah tidak optimal, sebaiknya dibubarkan," ucap Fadli.
Dalam kesempatan itu, Fadli berpesan kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia agar tidak mudah lupa dengan peristiwa politik yang kini tengah terjadi di DPD. Dia mengingatkan agar pada Pemilu 2019 nanti, masyarakat tidak salah pilih.
"Masyarakat harus ingat, orang-orang yang menjabat saat ini, mereka hanya ribut dan tak perjuangkan aspirasi," tegas Fadli.
Senada dengan Fadli, peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz setuju adanya evaluasi menyeluruh terhadap DPD. Evaluasi dilakukan agar lembaga ini kembali berfungsi sebagai representasi rakyat daerah.
"Pembubaran DPD itu opsi terkahir bila tidak bisa dilakukan perbaikan," ucap Donal.
(maf)
