PKB Kaji Wacana Hak Angket E-KTP
Rabu, 15 Maret 2017 - 15:44 WIB
PKB Kaji Wacana Hak Angket E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengkaji wacana hak angket kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Partai itu tidak mau gegabah dalam menyikapi wacana tersebut.
"Kami akan pelajari dahulu seberapa urgent dan penting memperjelas keadaan," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Adapun wacana itu dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. "PKB akan pelajari dulu urgensi dan ditujukan untuk siapa dan untuk apa," papar Karding.
Dia melihat, hak angket e-KTP itu diusulkan karena penegak hukum diduga terlibat pada kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu.
Dirinya pun mengaku sudah memanggil Anggota DPR dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain yang disebut menerima USD37 ribu dari proyek e-KTP sebagaimana isi surat dakwaan Sugiharto dan Irman.
Karena lanjut dia, yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak adalah pengadilan. "Dia (Malik) bilang tidak menerima, karena itu kami nilai karena kasus hukum. Maka kedepankan praduga tak bersalah dan menunggu proses hukum," ucapnya.
"Kami akan pelajari dahulu seberapa urgent dan penting memperjelas keadaan," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Adapun wacana itu dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. "PKB akan pelajari dulu urgensi dan ditujukan untuk siapa dan untuk apa," papar Karding.
Dia melihat, hak angket e-KTP itu diusulkan karena penegak hukum diduga terlibat pada kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu.
Dirinya pun mengaku sudah memanggil Anggota DPR dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain yang disebut menerima USD37 ribu dari proyek e-KTP sebagaimana isi surat dakwaan Sugiharto dan Irman.
Karena lanjut dia, yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak adalah pengadilan. "Dia (Malik) bilang tidak menerima, karena itu kami nilai karena kasus hukum. Maka kedepankan praduga tak bersalah dan menunggu proses hukum," ucapnya.
(maf)
