Bongkar Korupsi E-KTP, KPK Disarankan Sowan ke Presiden
Sabtu, 11 Maret 2017 - 13:22 WIB
Bongkar Korupsi E-KTP, KPK Disarankan Sowan ke Presiden
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu back-up politik dalam menuntaskan kasus mega korupsi pengadaan E-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012.
Mantan Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, dalam menguak kasus besar yang melibatkan banyak politikus ini hendaknya KPK terlebih dahulu menghadap ke Presiden untuk mencari suaka lembaga.
"Sosialisasi ke eksekutif itu perlu guna mencari perlindungan lembaga," kata Adnan dalam diskusi 'KPK Diurus KPK', di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).
Adnan mengatakan, campur tangan pemerintah dibutuhkan bila nantinya KPK mendapat serangan balik atau upaya pelemahan lembaga anti korupsi oleh para koruptor. Back-up pemerintah, kata dia, dibutuhkan untuk menjaga kewenangan KPK berantas korupsi.
Masih kata Adnan, pelemahan terhadap KPK pernah terjadi saat ia menjabat sebagai pimpinan. Proses pelemahan, kata dia, bersumber dari Senayan.
"Jelas ke eksekutif kami meminta perlindungan tersebut. Saat ini saja ada wacana kalau wewenang KPK mau dilemahkan oleh legislatif, karena itu KPK lebih mendekat ke eksekutif," papar Adnan.
Mantan Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, dalam menguak kasus besar yang melibatkan banyak politikus ini hendaknya KPK terlebih dahulu menghadap ke Presiden untuk mencari suaka lembaga.
"Sosialisasi ke eksekutif itu perlu guna mencari perlindungan lembaga," kata Adnan dalam diskusi 'KPK Diurus KPK', di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).
Adnan mengatakan, campur tangan pemerintah dibutuhkan bila nantinya KPK mendapat serangan balik atau upaya pelemahan lembaga anti korupsi oleh para koruptor. Back-up pemerintah, kata dia, dibutuhkan untuk menjaga kewenangan KPK berantas korupsi.
Masih kata Adnan, pelemahan terhadap KPK pernah terjadi saat ia menjabat sebagai pimpinan. Proses pelemahan, kata dia, bersumber dari Senayan.
"Jelas ke eksekutif kami meminta perlindungan tersebut. Saat ini saja ada wacana kalau wewenang KPK mau dilemahkan oleh legislatif, karena itu KPK lebih mendekat ke eksekutif," papar Adnan.
(ysw)
