Pemerintah Harus Netral dalam Penindakan Berita Hoax

JAKARTA - Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni menilai, peredaran berita bohong (hoax) sudah secara masif dan meresahkan kehidupan masyarakat.

"Sekarang sulit membedakan antara berita asli atau hoax," ujar Sya'roni ketika dihubungi, Minggu (19/2/2017).

Ia menjelaskan, berita hoax sebenarnya sudah muncul saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Masing-masing kubu memiliki buzzer team sebagai pasukan dunia maya.

"Namun sayang, berakhirnya pilpres tidak serta-merta menghentikan perang siber. Makin mendekati Pilgub DKI Jakarta 2017, intensitasnya semakin masif," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah bersikap netral dalam menghadapi berita hoax di internet ini. "Dan tak jarang untuk menghancurkan lawan, hoax dijadikan sebagai peluru yang mematikan. Menghadapi fenomena ini semestinya pemerintah bertindak netral," jelasnya.

Bahkan baru-baru ini calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan juga terseret berita hoax yang diposting di situs seword.com. Dalam situs itu, HT disebut telah bersekongkol dengan Cagub Anies Baswedan soal pendistribusian KIP ketika masih menjabat sebagai Mendikbud.